Jakarta: Faktor finansial disebut menjadi salah satu faktor penyebab pergantian ketua umum PPP. Muhammad Mardiono yang memiliki kekayaan mencapai Rp1,27 triliun menjadi ketum menggantikan Suharso Monoarfa.
"Bisa jadi seperti itu, banyak faktor dalam konteks pemilu 2024, finansial memang menjadi penting. Lalu terkait juga dana kampanye yang besar, ya mohon maaf tanpa kekuatan finansial yang besar, khawatir PPP tergelincir dan tidak lolos ke Senayan, bisa saja itu menjadi faktornya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat dihubungi, Senin, 5 September 2022.
Diketahui berdasarkan LHKPN, kekayaan Muhammad Mardiono mencapai Rp1,27 Triliun sedangkan Suharso mencapai Rp73,06 Miliar. Namun begitu menurut Ujang, selain finansial ada juga faktor lain, seperti adanya dugaan ketidaksukaan pengurus terkait kebijakan Suharso.
"Misalnya, masuknya PPP ke KIB itu mungkin banyak juga yang tidak suka di internal. Kemudian terkait juga ucapan masalah amplop kiai," kata Ujang.
Baca: Pergantian Ketum Tak Akan Mempengaruhi Posisi PPP di KIB
Ujang meminta, konflik internal yang kerap terjadi di tubuh partai berlambang Ka'bah itu disudahi. Seperti Suryadharma Ali yang harus melepaskan jabatannya pada 16 Oktober 2014 karena tersangkut kasus korupsi. Kemudian, konflik internal dan sempat terbelah, yakni kubu Muhammad Romahurmuziy dan Djan Faridz.
"Tentu ini tidak bagus bagi partai Islam yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia," katanya.
Ia berharap PPP berkaca pada konflik yang ada pada Partai Hanura. Pasca konflik, Hanura tidak lagi mendapatkan kursi di DPR pada 2019 -2024.
"Nah PPP harusnya belajar dari Hanura, jangan sampai 2024 nanti tidak mendapat kursi, ini sangat berbahaya dan menyakitkan kader PPP, mestinya menjaga kader PPP menjaga kebersamaan dan kesolidan untuk menghadapi pilpres dan pileg 2024," katanya.
Sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum (Ketum). Pemberhentian dilakukan karena sejumlah sebab.
"Para kader itu memberikan solusi dalam rangka mengakhiri polemik," kata pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono kepada Medcom.id, Senin, 5 September 2022.
Alasan lain yaitu pembagian tugas. Sebab, Suharso saat ini juga mengemban tugas negara sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pembagian tugas itu dimaksudkan agar PPP fokus mempersiapkan menghadapi Pemilu 2024. Sehingga Suharso bisa fokus mengemban tugas sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dengan kesibukan yang tinggi untuk menghadapi agenda kenegaraan, ada G20 dan lain sebagainya, maka para kader menghadirkan solusi untuk membagi tugas," ungkap dia.
Jakarta: Faktor finansial disebut menjadi salah satu faktor penyebab pergantian ketua umum
PPP. Muhammad Mardiono yang memiliki kekayaan mencapai Rp1,27 triliun menjadi ketum menggantikan Suharso Monoarfa.
"Bisa jadi seperti itu, banyak faktor dalam konteks pemilu 2024, finansial memang menjadi penting. Lalu terkait juga dana kampanye yang besar, ya mohon maaf tanpa kekuatan finansial yang besar, khawatir PPP tergelincir dan tidak lolos ke Senayan, bisa saja itu menjadi faktornya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat dihubungi, Senin, 5 September 2022.
Diketahui berdasarkan LHKPN, kekayaan Muhammad Mardiono mencapai Rp1,27 Triliun sedangkan Suharso mencapai Rp73,06 Miliar. Namun begitu menurut Ujang, selain finansial ada juga faktor lain, seperti adanya dugaan ketidaksukaan pengurus terkait kebijakan Suharso.
"Misalnya, masuknya PPP ke KIB itu mungkin banyak juga yang tidak suka di internal. Kemudian terkait juga ucapan masalah amplop kiai," kata Ujang.
Baca:
Pergantian Ketum Tak Akan Mempengaruhi Posisi PPP di KIB
Ujang meminta, konflik internal yang kerap terjadi di tubuh partai berlambang Ka'bah itu disudahi. Seperti Suryadharma Ali yang harus melepaskan jabatannya pada 16 Oktober 2014 karena tersangkut kasus korupsi. Kemudian, konflik internal dan sempat terbelah, yakni kubu Muhammad Romahurmuziy dan Djan Faridz.
"Tentu ini tidak bagus bagi partai Islam yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia," katanya.
Ia berharap PPP berkaca pada konflik yang ada pada Partai Hanura. Pasca konflik, Hanura tidak lagi mendapatkan kursi di DPR pada 2019 -2024.
"Nah PPP harusnya belajar dari Hanura, jangan sampai 2024 nanti tidak mendapat kursi, ini sangat berbahaya dan menyakitkan kader PPP, mestinya menjaga kader PPP menjaga kebersamaan dan kesolidan untuk menghadapi pilpres dan pileg 2024," katanya.
Sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum (Ketum). Pemberhentian dilakukan karena sejumlah sebab.
"Para kader itu memberikan solusi dalam rangka mengakhiri polemik," kata pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono kepada Medcom.id, Senin, 5 September 2022.
Alasan lain yaitu pembagian tugas. Sebab, Suharso saat ini juga mengemban tugas negara sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pembagian tugas itu dimaksudkan agar PPP fokus mempersiapkan menghadapi Pemilu 2024. Sehingga Suharso bisa fokus mengemban tugas sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dengan kesibukan yang tinggi untuk menghadapi agenda kenegaraan, ada G20 dan lain sebagainya, maka para kader menghadirkan solusi untuk membagi tugas," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ALB)
