Ilustrasi produksi pangan. MI/Ramdani

Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Diminta Dorong Modernisasi Penggilingan

Anggi Tondi Martaon • 26 Desember 2022 14:38

Jakarta: Pemerintah diminta serius memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Salah satu cara dengan mendorong modernisasi industri penggilingan padi. Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR), Syaiful Bahari, menyebut modernisasi dapat menghasilkan beras berkualitas baik. "Otomatis harga pokok produksi beras juga semakin murah dan efisien," kata Syaiful saat dikonfirmasi, Senin, 26 Desember 2022. Menurut dia, hal tersebut sangat berpengaruh memperkuat ketahanan pangan nasional. Pasalnya, modernisasi dapat meningkatkan randemen atau berat bersih beras gilingan hingga 3-5 persen. Syaiful mengatakan strategi itu tak hanya memperkuat ketahanan pangan. Dia menyebut kualitas beras Indonesia dapat diadu dengan komoditas serupa dari negara tetangga. "Sehingga bisa bersaing di pasar dalam negeri dan internasional," kata Syaiful. Di sisi lain, dia mengkritik strategi impor beras pemerintah untuk memenuhi cadangan beras. Menurut Syaiful, ada akar permasalahan yang mesti diselesaikan, seperti tingginya harga gabah. Menurut Syaiful, sebagian besar penggilingan padi rakyat di daerah tidak mampu lagi menyuplai Bulog. Pasalnya, harga gabah yang tinggi mengakibatkan penggilingan padi kecil menengah tidak bisa lagi berproduksi. "Dari 160 ribu penggilingan padi yang ada diperkirakan hanya 10 persen saja yang masih aktif berproduksi. Itulah sebabnya peredaran beras di pasar juga semakin berkurang karena industri penggilingan padi banyak yang tidak jalan," kata Syaiful. Syaiful mengungkapkan penggilingan padi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saat ini kesulitan mendapatkan gabah. Sebab, sebagian besar gabah sudah diserap korporasi besar. Menurut dia, hal tersebut mesti menjadi perhatian pemerintah. Jika dibiarkan, usaha penggilingan kecil bakal kalah oleh korporasi. "Jika kondisi ini dibiarkan, ibaratnya pemerintah sama saja membuka kotak pandora masuknya konglomerasi beras di sektor pangan, yang sejak masa pemerintahan Suharto ruang tersebut dengan tegas tidak boleh dimasuki oleh korporasi besar," tegas Syaiful.

Jakarta: Pemerintah diminta serius memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Salah satu cara dengan mendorong modernisasi industri penggilingan padi.

Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR), Syaiful Bahari, menyebut modernisasi dapat menghasilkan beras berkualitas baik. "Otomatis harga pokok produksi beras juga semakin murah dan efisien," kata Syaiful saat dikonfirmasi, Senin, 26 Desember 2022.

Menurut dia, hal tersebut sangat berpengaruh memperkuat ketahanan pangan nasional. Pasalnya, modernisasi dapat meningkatkan randemen atau berat bersih beras gilingan hingga 3-5 persen.

Syaiful mengatakan strategi itu tak hanya memperkuat ketahanan pangan. Dia menyebut kualitas beras Indonesia dapat diadu dengan komoditas serupa dari negara tetangga.

"Sehingga bisa bersaing di pasar dalam negeri dan internasional," kata Syaiful.

Di sisi lain, dia mengkritik strategi impor beras pemerintah untuk memenuhi cadangan beras. Menurut Syaiful, ada akar permasalahan yang mesti diselesaikan, seperti tingginya harga gabah.

Menurut Syaiful, sebagian besar penggilingan padi rakyat di daerah tidak mampu lagi menyuplai Bulog. Pasalnya, harga gabah yang tinggi mengakibatkan penggilingan padi kecil menengah tidak bisa lagi berproduksi.

"Dari 160 ribu penggilingan padi yang ada diperkirakan hanya 10 persen saja yang masih aktif berproduksi. Itulah sebabnya peredaran beras di pasar juga semakin berkurang karena industri penggilingan padi banyak yang tidak jalan," kata Syaiful.

Baca Juga: Perkuat Ketahanan, Food Station Maksimalkan Distribusi Pangan di Kalimantan

Syaiful mengungkapkan penggilingan padi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saat ini kesulitan mendapatkan gabah. Sebab, sebagian besar gabah sudah diserap korporasi besar.

Menurut dia, hal tersebut mesti menjadi perhatian pemerintah. Jika dibiarkan, usaha penggilingan kecil bakal kalah oleh korporasi.

"Jika kondisi ini dibiarkan, ibaratnya pemerintah sama saja membuka kotak pandora masuknya konglomerasi beras di sektor pangan, yang sejak masa pemerintahan Suharto ruang tersebut dengan tegas tidak boleh dimasuki oleh korporasi besar," tegas Syaiful.