Jakarta: Kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Projo, menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Relawan ingin pemilu berjalan normal.
Bendahara Projo Panel Barus menyebut wacana perpanjangan kekuasaan merupakan hal yang berbahaya karena bisa mengancam demokrasi di Indonesia. "Dan kita tidak mungkin ada di dalam posisi yang mengamini tindakan-tindakan berbahaya itu,” kata Barus di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.
Hal tersebut dikatakan Barus dalam konferensi pers Projo bertajuk Membaca Dinamika Tahun Politik 2023-2024. Dia menyebut penolakan terhadap isu-isu tersebut harus digaungkan untuk menyelamatkan Presiden Jokowi dari jebakan ide-ide liar yang berbahaya.
“Bagi Projo, suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik, dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan,” ujar dia.
Barus mengakui ada aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan Jokowi melanjutkan jabatan tiga periode. Namun, Projo menyadari hal tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi, dan semangat reformasi.
“Ide-ide liar perpanjangan kekuasaan apapun bentuknya penundaan pemilu, ini munculnya dari elit-elit politik nah ini yang berbahaya. Wacana liar ini datang dari ketidakmengertian segelintir elit politik tentang tahapan konsolidasi demokrasi.” kata dia.
Selain itu, pihaknya melihat keinginan penundaan pemilu tidak memiliki dasar dan prasyarat serta syarat yang mengharuskan. Menurut Barus, suara-suara tersebut seakan mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi.
"Yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilu,” kata Barus.
Jakarta: Kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo (
Jokowi), Projo, menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Relawan ingin pemilu berjalan normal.
Bendahara Projo Panel Barus menyebut wacana perpanjangan kekuasaan merupakan hal yang berbahaya karena bisa mengancam demokrasi di Indonesia. "Dan kita tidak mungkin ada di dalam posisi yang mengamini tindakan-tindakan berbahaya itu,” kata Barus di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.
Hal tersebut dikatakan Barus dalam konferensi pers Projo bertajuk Membaca Dinamika Tahun Politik 2023-2024. Dia menyebut penolakan terhadap isu-isu tersebut harus digaungkan untuk menyelamatkan Presiden Jokowi dari jebakan ide-ide liar yang berbahaya.
“Bagi Projo, suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik, dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan,” ujar dia.
Barus mengakui ada aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan Jokowi melanjutkan jabatan tiga periode. Namun, Projo menyadari hal tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi, dan semangat reformasi.
“Ide-ide liar perpanjangan kekuasaan apapun bentuknya penundaan
pemilu, ini munculnya dari elit-elit politik nah ini yang berbahaya. Wacana liar ini datang dari ketidakmengertian segelintir elit politik tentang tahapan konsolidasi demokrasi.” kata dia.
Selain itu, pihaknya melihat keinginan penundaan pemilu tidak memiliki dasar dan prasyarat serta syarat yang mengharuskan. Menurut Barus, suara-suara tersebut seakan mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi.
"Yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilu,” kata Barus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
