medcom.id, Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait menantang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan keseriusannya dalam mengawal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada agar lolos menjadi UU.
"Kalau memang SBY benar-benar mau Pilkada langsung, tolong di kawal di lapangan. Jangan sampai di lapangan berbeda. Kita penting sekali apa yang diputuskan bisa jalan di lapangan," kata Maruarar dalam diskusi politik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).
Namun, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi langkah yang dilakukan presiden ke-6 Indonesia itu. Pertemuan SBY dan Presiden Jokowi diakui bukan sebagai pertemuan biasa.
"Pertemuan itu merubah konstelasi politik di Indonesia. Contoh, Golkar sikapnya berubah (menjadi mendukung Peppu Pilkada), beberapa anggota KMP pun berubah," terang Ara.
Seperti diketahui Perppu diterbitkan SBY pada saat menjadi Presiden untuk mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota. UU yang disahkan DPR pada September lalu itu mengatur soal Pilkada dipilih DPRD.
UU disahkan melalui voting yang dimenangkan partai-partai di Koalisi Merah Putih (KMP) yang sejak awal memang mendukung Pilkada tak langsung. KMP mengalahkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Pilkada langsung. Sementara Partai Demokrat yang tak bergabung dengan koalisi manapun memilih walk out (WO) pada saat rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada tersebut.
Tak lama setelah desakan publik yang tak rela Pilkada dipilih DPRD, SBY akhirnya menerbitkan Perppu yang mengembalikan Pilkada secara langsung dengan 10 poin catatan.
medcom.id, Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait menantang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan keseriusannya dalam mengawal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada agar lolos menjadi UU.
"Kalau memang SBY benar-benar mau Pilkada langsung, tolong di kawal di lapangan. Jangan sampai di lapangan berbeda. Kita penting sekali apa yang diputuskan bisa jalan di lapangan," kata Maruarar dalam diskusi politik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).
Namun, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi langkah yang dilakukan presiden ke-6 Indonesia itu. Pertemuan SBY dan Presiden Jokowi diakui bukan sebagai pertemuan biasa.
"Pertemuan itu merubah konstelasi politik di Indonesia. Contoh, Golkar sikapnya berubah (menjadi mendukung Peppu Pilkada), beberapa anggota KMP pun berubah," terang Ara.
Seperti diketahui Perppu diterbitkan SBY pada saat menjadi Presiden untuk mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota. UU yang disahkan DPR pada September lalu itu mengatur soal Pilkada dipilih DPRD.
UU disahkan melalui voting yang dimenangkan partai-partai di Koalisi Merah Putih (KMP) yang sejak awal memang mendukung Pilkada tak langsung. KMP mengalahkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Pilkada langsung. Sementara Partai Demokrat yang tak bergabung dengan koalisi manapun memilih walk out (WO) pada saat rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada tersebut.
Tak lama setelah desakan publik yang tak rela Pilkada dipilih DPRD, SBY akhirnya menerbitkan Perppu yang mengembalikan Pilkada secara langsung dengan 10 poin catatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
