medcom.id, Jakarta: PT Pos Indonesia belum membuka loket penukaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Itu karena, PT Pos selaku badan negara yang dilibatkan dalam pendistribusian tiga kartu sakti tersebut belum menerima instruksi dari pemerintah untuk membukanya. Jika perintah itu terbit, PT Pos siap melayani penukaran.
Hal ini disampaikan langsung oleh Humas Regional 4 PT Pos Indonesia Acep Juanda yang ditemui di kantornya. Acep mengaku, sampai saat ini belum ada informasi dari Kementerian Sosial sebagai pihak yang paling berwenang atas terbitnya tiga kartu sakti tersebut.
"Kita tunggu pemerintah. Yang punya program kan pemerintah kita hanya ikut saja," pungkas Acep ditemui metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Hingga kini, lanjut Acep, belum ada informasi dari Kementerian Sosial kapan persisnya perusahaan kurir plat merah itu harus membuka loket penukaran. Apalagi, baru 600 kartu yang dibagikan saat peluncuran lalu.
Sejumlah keperluan, misalnya, surat undangan penukaran diakui Acep belum dibuat lantaran belum ada perintah. Meski begitu, Acep mengaku PT Pos Indonesia sudah siap melayani masyarakat bila pemerintah telah menentukan waktunya.
"Kita siap. Pokoknya tunggu pemerintah saja dulu kalo sudah ada pasti kita informasikan," tutup Acep.
medcom.id, Jakarta: PT Pos Indonesia belum membuka loket penukaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Itu karena, PT Pos selaku badan negara yang dilibatkan dalam pendistribusian tiga kartu sakti tersebut belum menerima instruksi dari pemerintah untuk membukanya. Jika perintah itu terbit, PT Pos siap melayani penukaran.
Hal ini disampaikan langsung oleh Humas Regional 4 PT Pos Indonesia Acep Juanda yang ditemui di kantornya. Acep mengaku, sampai saat ini belum ada informasi dari Kementerian Sosial sebagai pihak yang paling berwenang atas terbitnya tiga kartu sakti tersebut.
"Kita tunggu pemerintah. Yang punya program kan pemerintah kita hanya ikut saja," pungkas Acep ditemui metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Hingga kini, lanjut Acep, belum ada informasi dari Kementerian Sosial kapan persisnya perusahaan kurir plat merah itu harus membuka loket penukaran. Apalagi, baru 600 kartu yang dibagikan saat peluncuran lalu.
Sejumlah keperluan, misalnya, surat undangan penukaran diakui Acep belum dibuat lantaran belum ada perintah. Meski begitu, Acep mengaku PT Pos Indonesia sudah siap melayani masyarakat bila pemerintah telah menentukan waktunya.
"Kita siap. Pokoknya tunggu pemerintah saja dulu kalo sudah ada pasti kita informasikan," tutup Acep.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
