medcom.id, Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak lazim. Hal ini karena Perppu yang dikeluarkan tidak mengikuti aturan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggora DPR RI Franksi Gerindra Martin Hutabarat dalam diskusi Polemik 'Mendadak Perppu' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat.
"Perppu yang dikelaurkan ini paling pendek dan tidak lazim. Karena Perppu itu untuk mencabut UU yang sudah ditetapkan," kata Marti, Sabtu (4/10/2014).
Menurut dia, Perppu seharusnya sesuatu yang dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum. Bukan hanya dikeluarkan dalam keadaan genting saja.
"Perppu harus ada kepastian hukum. Kalau Perppu enggak jelas akan menimbulkan polemik berkepanjangan. Pak SBY kan tinggal 2 minggu lagi menjabat, tapi Perppu ini kan tetap bergulir nanti yang ada jadi tidak jelas arahnya padahal beliau tidak lagi menjabat, nanti dia malah buang badan lagi," pungkas Martin.
medcom.id, Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak lazim. Hal ini karena Perppu yang dikeluarkan tidak mengikuti aturan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggora DPR RI Franksi Gerindra Martin Hutabarat dalam diskusi Polemik 'Mendadak Perppu' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat.
"Perppu yang dikelaurkan ini paling pendek dan tidak lazim. Karena Perppu itu untuk mencabut UU yang sudah ditetapkan," kata Marti, Sabtu (4/10/2014).
Menurut dia, Perppu seharusnya sesuatu yang dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum. Bukan hanya dikeluarkan dalam keadaan genting saja.
"Perppu harus ada kepastian hukum. Kalau Perppu enggak jelas akan menimbulkan polemik berkepanjangan. Pak SBY kan tinggal 2 minggu lagi menjabat, tapi Perppu ini kan tetap bergulir nanti yang ada jadi tidak jelas arahnya padahal beliau tidak lagi menjabat, nanti dia malah buang badan lagi," pungkas Martin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
