medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan suatu negara atau kota bisa maju karena satu faktor: kebijakan publik yang benar dan tepat. Itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mengerek harga BBM dan mengalihkan subsidi untuk sektor-sektor produktif.
"Beberapa kali saya bertemu gubernur atau kepala daerah dan saya katakan, provinsi yang maju, tidak bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Walaupun daerah punya sumber daya alam banyak, batu bara banyak, minyak bumi banyak, tapi kalau kebijakan publik tidak benar dan tepat ini bisa hilang," kata Jokowi usai menghadiri rapat kerja pelaksana BPK, malam tadi.
Jokowi memaparkan, selama 10 tahun belakangan penggunaan subsidi BBM, totalnya mencapai Rp1.300 triliun. Lalu, apabila lima tahun ke depan subsidi BBM masih diberlakukan, nilainya setahun Rp128 triliun. Totalnya mencapai Rp1.400 triliun.
"Kalau kita ingin bangun proyek transkereta api di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua habisnya Rp360 triliun, berarti kalau uang itu digunakan sudah rampung dari dulu. Jalan tol, kalau Rp1.300 triliun itu untuk jalan tol, sudah jadi untuk 16.000 KM, semua pulau sudah terhubung jalan tol," terang Jokowi.
Jokowi memastikan, kalau subsidi BBM diteruskan ada ketidakefisian pengunaan anggaran. Contoh lain, untuk swasembada beras, butuh 30 waduk, kerusakan irigasi 70% diperbaiki, waduk butuh Rp18 triliun, irigasi Rp15 triliun. "kita hanya butuh Rp33 triliun untuk swasembada beras," lanjutnya.
Jokowi memberi target menteri-menteri tahun depan semua pembangungan infrastruktur sudah harus jalan. "Kalau tidak cepat memutuskan tidak akan cepat mulai. Transtol di Sumatra mulai tahun depan, kereta api mulai tahun depan, di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Urusan anggaran kita tata, saya sudah punya itung-itungan. Kalau sudah dimulai dalam lima tahun selesai," ujarnya.
Presiden bercerita saat bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. "Beri tiga kiat, cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisa sampai 10 hingga 11%, Presiden Tiongkok memberi saran yang pertama yaitu partai bersatu. "Wah ini sulit kalau di Indonesia," Jokowi sambil tertawa.
Kedua, punya visi dan rencana besar. Kalau hanya rencana parsial, antarkota dengan provinsi tidak bisa disambung secara nasional. Visi harus panjang untuk 50 tahun ke depan.
"Saya juga bilang sama gubernur, kalau mau bikin pelabuhan jangan kecil-kecil. Kepala daerah biang mau bangun pelabuhan besar 15 hektare. Saya bilahg kok 15 hektare aja bangga," ujarnya.
Jokowi melihat seharusnya pembangunan melihat di negara lain. "Namanya pelabuhan, dibangun untuk masa depan, 1.500 hektare, 2.000 hektar. Pembangunan jangka panjang, ada maket 10 tahun, 20 tahun, diubah seperti apa, itu ada," tambahnya.
Ketiga, infrastruktur bangun secepatnya. Infrastruktur makin lambat dibangun, semakin mahal dan makin sulit. Contohnya proyek MRT rencananya sudah ada 26 tahun lalu, tidak segera diputuskan akhirnya tahun lalu diputuskan, tapi pembebasan lahan nilainya sudah Rp10 juta.
"Sulitnya setengah mati dengan kemacetan yang sudah ada, akhirnya biayanya mahal. Jadi bangun secepatnya, kita putuskan tahun depan dimulai pembangunan infrastruktur, di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua," tegas Jokowi.(Idris Supriadi)
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan suatu negara atau kota bisa maju karena satu faktor: kebijakan publik yang benar dan tepat. Itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mengerek harga BBM dan mengalihkan subsidi untuk sektor-sektor produktif.
"Beberapa kali saya bertemu gubernur atau kepala daerah dan saya katakan, provinsi yang maju, tidak bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Walaupun daerah punya sumber daya alam banyak, batu bara banyak, minyak bumi banyak, tapi kalau kebijakan publik tidak benar dan tepat ini bisa hilang," kata Jokowi usai menghadiri rapat kerja pelaksana BPK, malam tadi.
Jokowi memaparkan, selama 10 tahun belakangan penggunaan subsidi BBM, totalnya mencapai Rp1.300 triliun. Lalu, apabila lima tahun ke depan subsidi BBM masih diberlakukan, nilainya setahun Rp128 triliun. Totalnya mencapai Rp1.400 triliun.
"Kalau kita ingin bangun proyek transkereta api di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua habisnya Rp360 triliun, berarti kalau uang itu digunakan sudah rampung dari dulu. Jalan tol, kalau Rp1.300 triliun itu untuk jalan tol, sudah jadi untuk 16.000 KM, semua pulau sudah terhubung jalan tol," terang Jokowi.
Jokowi memastikan, kalau subsidi BBM diteruskan ada ketidakefisian pengunaan anggaran. Contoh lain, untuk swasembada beras, butuh 30 waduk, kerusakan irigasi 70% diperbaiki, waduk butuh Rp18 triliun, irigasi Rp15 triliun. "kita hanya butuh Rp33 triliun untuk swasembada beras," lanjutnya.
Jokowi memberi target menteri-menteri tahun depan semua pembangungan infrastruktur sudah harus jalan. "Kalau tidak cepat memutuskan tidak akan cepat mulai. Transtol di Sumatra mulai tahun depan, kereta api mulai tahun depan, di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Urusan anggaran kita tata, saya sudah punya itung-itungan. Kalau sudah dimulai dalam lima tahun selesai," ujarnya.
Presiden bercerita saat bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. "Beri tiga kiat, cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisa sampai 10 hingga 11%, Presiden Tiongkok memberi saran yang pertama yaitu partai bersatu. "Wah ini sulit kalau di Indonesia," Jokowi sambil tertawa.
Kedua, punya visi dan rencana besar. Kalau hanya rencana parsial, antarkota dengan provinsi tidak bisa disambung secara nasional. Visi harus panjang untuk 50 tahun ke depan.
"Saya juga bilang sama gubernur, kalau mau bikin pelabuhan jangan kecil-kecil. Kepala daerah biang mau bangun pelabuhan besar 15 hektare. Saya bilahg kok 15 hektare aja bangga," ujarnya.
Jokowi melihat seharusnya pembangunan melihat di negara lain. "Namanya pelabuhan, dibangun untuk masa depan, 1.500 hektare, 2.000 hektar. Pembangunan jangka panjang, ada maket 10 tahun, 20 tahun, diubah seperti apa, itu ada," tambahnya.
Ketiga, infrastruktur bangun secepatnya. Infrastruktur makin lambat dibangun, semakin mahal dan makin sulit. Contohnya proyek MRT rencananya sudah ada 26 tahun lalu, tidak segera diputuskan akhirnya tahun lalu diputuskan, tapi pembebasan lahan nilainya sudah Rp10 juta.
"Sulitnya setengah mati dengan kemacetan yang sudah ada, akhirnya biayanya mahal. Jadi bangun secepatnya, kita putuskan tahun depan dimulai pembangunan infrastruktur, di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua," tegas Jokowi.(Idris Supriadi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
