Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari. Foto: MI/Rommy Pujianto
Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari. Foto: MI/Rommy Pujianto

Urgensi Amendemen Kelima Bukan pada GBHN

Nasional Amendemen UUD 45
Whisnu Mardiansyah • 14 Agustus 2019 23:08
Jakarta: Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan sepakat UUD 1945 perlu diamendemen untuk kelima kalinya. Namun, amendemen bukan dengan mewacanakan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
 
"Saya tidak ada antipati dengan amendemen, bahkan wajar ada perubahan undang-undang dasar. Kemudian menjadi pertanyaan kalau GBHN sudah tidak usah lagi menjadi alat perubahan," kata Feri saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Menurut Feri, banyak permasalahan yang harus dibenahi jika UUD 1945 kembali diamendemen. Di antaranya, menyoal kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY). Semua lembaga itu, emnurut dia masih sarat dengan kepentingan politis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mengapa harus GBHN? Jadi kita malah mendorong perubahan karena sudah hampir lebih satu dekade Undang-Undang 1945 dilaksanakan. Semestinya satu dekade ada evaluasi terhadap undang-undang dasar," jelas Feri.
 
Memasukan GBHN ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya kembali mundur ke era pemerintahan sebelumnya. Ia menduga ada kepentingan politik tertentu yang ingin kembali memasukkan GBHN ke dalam UUD 1945.
 
"Proses penyelenggaraan negara seharusnya perubahan itu memperbaiki keadaan, jangan malah membuat mundur ke belakang," tegas Feri.
 
PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945 di periode kepengurusan parlemen mendatang. Draf amendemen terbatas ini tengah dibahas.
 
Baca:GBHN Bukan Jaminan Pembangunan Nasional Berlanjut
 
Salah satu tujuannya, ingin menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali, Sabtu, 10 Agustus 2019.
 
Untuk mengembalikan GBHN diperlukan penguatan fungsi MPR. Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menyebut akan ada usulan untuk penataan kewenangan serta fungsi lembaga MPR. Sebab, yang akan diatur dalam GBHN adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif