Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Draf Omnibus Law Paling Lambat Disetor Akhir Januari

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf Omnibus Law 100 Hari Jokowi-Maruf
Nur Azizah • 22 Januari 2020 13:12
Jakarta: DPR belum menerima satu pun draf rancangan undang-undang (RUU) omnibus law dari pemerintah. Sedianya, DPR bakal mengesahkan RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Ibu Kota Negara untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
 
"Paling lambat akan kami terima minggu depan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Politikus Partai Gerindra itu juga tak tahu terkait draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang bocor. Dia pun menyayangkan kebocoran ini karena menimbulkan polemik di masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami enggak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan yang resmi," kata Dasco
 
Dia menambahkan pimpinan DPR tak tahu naskah akademik itu akan dikirim dalam satu paket atau per topik. Ia masih menunggu kiriman dari pemerintah.
 
Sementara itu, pemerintah membantah draf RUU Cipta Lapangan Kerja bocor. Beleid omnibus law disusun secara akademis oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
 
"Makanya ada isu bocor segala macam enggak pernah ada yang tuduh saya, karena sampai hari ini saya enggak pernah pegang," kata Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono, Senin, 20 Januari 2020.
 
Menurut dia, Kemenko Perekonomian hanya bertanggung jawab menyelesaikan RUU Cipta Lapangan Kerja secara substantif. Penyusunan naskah akademik sebanyak 1.600 halaman dikerjakan Kemenkum HAM.
 
Setelah ditetapkan masuk Prolgenas 2020, draf dan naskah akademik RUU Cipta Lapangan kerja diserahkan ke DPR bersamaan dengan surat presiden (surpres) sebagai pengantar. Naskah itu dibawa perwakilan pemerintah, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
 
Susi menyebut proses pembahasan di DPR berjalan lama lantaran melibatkan publik dan tokoh masyarakat. Namun, pemerintah sudah menyiapkan peraturan pelaksana agar RUU Cipta Lapangan Kerja dapat segera diimplementsikan setelah diketuk DPR.
 
Usulan mengenai RUU Cipta Lapangan Kerja beserta RUU Perpajakan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan untuk periode kedua, Minggu, 20 Oktober 2019. Regulasi menggunakan konsep omnibus law, yaitu satu UU yang mengamendemen beberapa UU.
 
RUU Cipta Lapangan Kerja, contohnya, mengamendemen 79 UU dan 1.244 pasal. Substansi aturan ini mencakup 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi.
 
Presiden memerintahkan jajarannya segera menuntaskan naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Kedua produk hukum tersebut harus rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Selasa, 28 Januari 2020.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif