FPI Diminta Tidak Ugal-ugalan

Jakarta: Pernyataan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman yang menantang TNI membubarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai tak masuk akal. Politikus Partai Hanura Inas Zubir menilai pernyataan Munarman seakan menyamakan posisi FPI dan OPM. OPM, kata dia, adalah kelompok pengacau keamanan bersenjata yang tak diketahui markasnya. OPM bergerilya sehingga pergerakannya tak terdeteksi. OPM yang mengganggu keamanan dan mengancam jiwa warga harus dilawan dengan senjata. "Kalau memang tak mau disamakan dengan OPM, maka sebaiknya FPI tertib dan jangan ugal-ugalan yang dapat membuat masyarakat jengkel dan bahkan marah," kata Inas dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 November 2020. Ia menyebutkan pernyataan pembubaran FPI dari Panglima Kodam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, berdasarkan pada tugas TNI. TNI bakal turun tangan membantu menindak ketertiban umum dan potensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. "Pembubaran FPI tersebut tentunya didasari adanya potensi tersebut," simpul dia. Baca: Pangdam Jaya: Jangan Coba-coba, Kalau Perlu FPI Bubarkan Saja! Inas menambahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur salah satu fungsi dan tugas TNI memulihkan kondisi keamanan negara. Terutama potensi ancaman keamanan dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Penertiban baliho yang berisi propaganda, kata Inas, dapat mengganggu keutuhan bangsa dan berpotensi mengacaukan keamanan. "Jadi cukup jelas bahwa sekecil apapun adanya potensi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, TNI wajib bertindak," kata dia. Sekretaris Umum FPI Munarman menilai bahwa pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh TNI untuk menakut-nakuti FPI. Ia bahkan menyambungkan dengan kebijakan politik negara yang menyuruh TNI menyudutkan FPI. "Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang gak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun," kata dia dalam keterangan tertulis.