Ilustrasi undang-undang. Medcom.id
Ilustrasi undang-undang. Medcom.id

Beda Pidana dalam RUU Minuman Beralkohol dan KUHP

Nasional minuman beralkohol DPR RI Rangkuman Nasional
Anggi Tondi Martaon • 13 November 2020 04:32
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) mengatur ketentuan pidana penyalahgunaan minuman keras (miras). Ketentuan terkait minuman keras telah diatur perundangan-undangan lain, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 
Berikut perbandingan hukuman yang ada di RUU Minol yang tengah diperdebatkanDPR dan KUHP:

RUU Minol

Dalam RUU yang yang diajukan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Gerindra, sanksi dibagi ke dalam tiga jenis. Yakni produsen, distributor dan konsumen.
 
Sanksi bagi produsen diatur pada Pasal 18 RUU Minol. Pihak yang terbukti melanggar Pasal 5 RUU Minol terancam hukuman kurungan penjara selama dua hingga 10 tahun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Atau denda paling sedikit Rp200 juta atau Rp1 miliar," tulis draf Pasal 18 RUU Minol dikutip Medcom.id, Jumat, 12 November 2020.
 
Pidana semakin berat jika produk minol tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hukuman ditambah sepertiga pidana pokok.
 
Sedangkan sanksi bagi distributor diatur pada Pasal 19 RUU Minol. Hukuman penjara dan denda distributor sama dengan produsen.
 
Sementara itu, sanksi bagi orang yang mengkonsumsi miras tercantum di Pasal 20 RUU Minol. Ancaman pidana bagi yang mengkonsumsi minol yaitu tiga bulan hingga 10 tahun. Sementara sanksi denda berkisar Rp10-50 juta.
 
Sementara itu, hukuman akan diperberat jika orang yang konsumsi alkohol mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan orang lain. Ancaman kurungan penjara menjadi 1-5 tahun. Sedangkan sanksi denda sebanyak Rp20-100 juta.
 
Sanksi semakin diperberat jika pengguna minol mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hukuman akan ditambah sepertiga pidana pokok.


KUHP

Sebagai kitab induk pidana Indonesia, KUHP juga sudah mengatur hukuman bagi penyalahgunaan miras. Pengaturan ini terbagi di sejumlah pasal, di antaranya Pasal 300 KUHP.
 
Pada Pasal 300 ayat 1, pihak yang sengaja menjual atau memberikan minuman memabukan kepada orang telah kelihatan mabuk, sengaja membuat mabuk orang di bawah 16 tahun dan memaksa mengkonsumsi miras diancam pidana penjara paling lama enam tahun.
 
Sementara itu, Pasal 300 ayat 2 disebutkan, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, pidana penjara diperberat menjadi tujuh tahun.
 
Pidana ditambah jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian. Ancaman pidana penjara paling lama menjadi sembilan tahun.
 
Selain itu, aparat kepolisian biasanya menggunakan Pasal 204 KUHP untuk menjerat pelaku pembuat dan penyebar miras oplosan. Ancaman penjara mencapai 15 tahun.
 
Hukuman diperberat jika minuman oplosan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pada Pasal 204 ayat 2 KUHP, sanksi maksimal menjadi 25 tahun penjara.
 
Sedangkan pengguna miras yang menggangu ketertiban umum, merintangi lalu lintas atau mengancam orang lain dijerat menggunakan Pasal 492 ayat 1 KUHP. Kelompok ini diancam kurungan penjara paling lama enam hari. Sedangkan pidana denda paling banyak Rp375.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif