Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Program JPK di RUU Ciptaker Untungkan Pekerja

Nasional ruu dpr Omnibus Law
Yogi Bayu Aji • 11 September 2020 23:34
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menetapkan pengaturan baru dari tiga UU terkait, yakni UU Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker, ada ketentuan jaminan kehilangan pekerjaan (JPK).
 
Ketua Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) Ike Farida mengatakan RUU Ciptaker membawa angin segar bagi buruh atau pekerja. Program JPK diperuntukkan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
 
"Manfaat program JPK ini meliputi pelatihan dan sertifikasi, uang tunai, serta fasilitas penempatan," kata Ika, Jumat, 11 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perkara lain yang dianggap menguntungkan buruh yakni dihapusnya ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Penghapusan pasal ini membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) lebih fleksibel dan tidak kaku.
 
Baca: Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR Sudah 80%
 
Omnibus law ini membuat pekerja mendapatkan jaminan bila diputus hubungan kerjanya. Besaran jaminan akan diatur pemerintah.
 
"Pekerja PKWT juga mendapat uang kompensasi pada saat kontrak kerjanya berakhir dan/atau pekerjaan selesai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah. Ini menguntungkan pekerja,” kata Ika.

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif