Jakarta: Media daring dianggap rawan penyalahgunaan. Salah satunya memunculkan narasi tidak percaya kepada pemerintah.
"Narasi-narasi propaganda (mosi tidak percaya) mereka menggunakan media sosial," kata pengamat intelejen dan teroris Stanislaus Riyanta dalam diskusi virtual Indonesian Public Institut (IPI), Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020.
Menurut dia, media sosial sebagai salah satu sarana terbaik memunculkan narasi mosi tidak percaya kepada pemerintah. Mereka bisa dengan leluasa menyampaikan informasi-informasi yang mendiskreditkan pemerintah.
"Sebab tidak ada pembatasan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau bahkan lockdown bahkan semakin masif justru semakin gencar sekarang," ungkap dia.
Mahasiswa doktoral Universitas Indonesia (UI) itu meminta pemerintah melakukan berbagai upaya. Media sosial, kata dia, harus dipenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Baca: Kelompok Terlarang Dianggap Mulai Manfaatkan Pandemi
"Ruang informasi harus diisi oleh pemerintah untuk membangun rasa persatuan, budaya gotong royong, atau nilai-nilai leluhur," ungkap dia.
Selain itu, pemerintah diminta tegas. Upaya seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jangan sampai mereka dibiarkan lalu merasa benar kemudian berbahaya," ujar dia.
Jakarta: Media daring dianggap rawan penyalahgunaan. Salah satunya memunculkan narasi tidak percaya kepada pemerintah.
"Narasi-narasi propaganda (mosi tidak percaya) mereka menggunakan media sosial," kata pengamat intelejen dan teroris Stanislaus Riyanta dalam diskusi virtual Indonesian Public Institut (IPI), Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020.
Menurut dia, media sosial sebagai salah satu sarana terbaik memunculkan narasi mosi tidak percaya kepada pemerintah. Mereka bisa dengan leluasa menyampaikan informasi-informasi yang mendiskreditkan pemerintah.
"Sebab tidak ada pembatasan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau bahkan
lockdown bahkan semakin masif justru semakin gencar sekarang," ungkap dia.
Mahasiswa doktoral Universitas Indonesia (UI) itu meminta pemerintah melakukan berbagai upaya. Media sosial, kata dia, harus dipenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Baca:
Kelompok Terlarang Dianggap Mulai Manfaatkan Pandemi
"Ruang informasi harus diisi oleh pemerintah untuk membangun rasa persatuan, budaya gotong royong, atau nilai-nilai leluhur," ungkap dia.
Selain itu, pemerintah diminta tegas. Upaya seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jangan sampai mereka dibiarkan lalu merasa benar kemudian berbahaya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
