Jakarta: DPD RI menggelar sidang Paripurna. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyinggung dua pokok pembahasan.
Pertama, laporan kinerja bidang legislatif DPD RI selama masa sidang V Tahun 2017-2018. Muqowam memaparkan, dalam masa sidang kali ini DPD telah menghasilkan satu usul Prolegnas DPD RI dan 10 usul inisiatif RUU.
"Juga 23 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Agustus 2018.
Selain itu, DPD RI juga telah menghasilkan enam pertimbangan terkait anggaran dan Pemilihan Anggota BPK RI, delapan pandangan, pendapat, dan pertimbangan terhadap RUU, serta tiga rekomendasi DPD RI terhadap permasalahan masyarakat dan daerah.
"Produk hukum yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPD RI terhadap kewenangan sesuai undang-undang,” kata Muqowam.
Selain menyampaikan kinerja, anggota DPD RI juga menyampaikan laporan kegiatan di daerah pemilihan. Salah satu laporan yang menarik disampaikan oleh Senator asal Maluku, John Pieris.
Dalam kesempatan tersebut, John mengusulkan agar sebagian besar postur anggaran APBN diperuntukan wilayah timur Indonesia.
"Bila postur APBN Rp. 3000 Triliun, seharusnya bisa digeser Rp. 1000 Triliun ke kawasan Indonesia timur," kata John.
John menyebutkan, alasan dirinya melempar usulan tersebut semata untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi di Indonesia bagian timur.
“Jika berdasarkan jumlah penduduk, maka akan susah bagi daerah kepulauan. Kesenjangan terus mengagah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu menekan pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan wilayah timur,” kata John.
Selain itu, Anggota DPD asal Provinsi Sulawesi Barat, Pendeta Marthen, menyoroti persoalan dana desa. Masih banyak perangkat desa yang tidak tahu cara penggunaan dana. “Ini juga perlu perhatian bagi kita semua,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Gorontalo Rahmiyati Jahja menjelaskan soal kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Masih banyak TKI yang mendapatkan perlakuan tidak wajar dari majikan. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan nyawa. Tentunya ini juga perlu perhatian yang serius bagi pemerintah," kata Rahmiyati.
Jakarta: DPD RI menggelar sidang Paripurna. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyinggung dua pokok pembahasan.
Pertama, laporan kinerja bidang legislatif DPD RI selama masa sidang V Tahun 2017-2018. Muqowam memaparkan, dalam masa sidang kali ini DPD telah menghasilkan satu usul Prolegnas DPD RI dan 10 usul inisiatif RUU.
"Juga 23 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Agustus 2018.
Selain itu, DPD RI juga telah menghasilkan enam pertimbangan terkait anggaran dan Pemilihan Anggota BPK RI, delapan pandangan, pendapat, dan pertimbangan terhadap RUU, serta tiga rekomendasi DPD RI terhadap permasalahan masyarakat dan daerah.
"Produk hukum yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPD RI terhadap kewenangan sesuai undang-undang,” kata Muqowam.
Selain menyampaikan kinerja, anggota DPD RI juga menyampaikan laporan kegiatan di daerah pemilihan. Salah satu laporan yang menarik disampaikan oleh Senator asal Maluku, John Pieris.
Dalam kesempatan tersebut, John mengusulkan agar sebagian besar postur anggaran APBN diperuntukan wilayah timur Indonesia.
"Bila postur APBN Rp. 3000 Triliun, seharusnya bisa digeser Rp. 1000 Triliun ke kawasan Indonesia timur," kata John.
John menyebutkan, alasan dirinya melempar usulan tersebut semata untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi di Indonesia bagian timur.
“Jika berdasarkan jumlah penduduk, maka akan susah bagi daerah kepulauan. Kesenjangan terus mengagah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu menekan pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan wilayah timur,” kata John.
Selain itu, Anggota DPD asal Provinsi Sulawesi Barat, Pendeta Marthen, menyoroti persoalan dana desa. Masih banyak perangkat desa yang tidak tahu cara penggunaan dana. “Ini juga perlu perhatian bagi kita semua,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Gorontalo Rahmiyati Jahja menjelaskan soal kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Masih banyak TKI yang mendapatkan perlakuan tidak wajar dari majikan. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan nyawa. Tentunya ini juga perlu perhatian yang serius bagi pemerintah," kata Rahmiyati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
