PSI Tetap Bisa Ikut Pemilu 2019
Ketua Bawaslu Abhan - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Ketua Bawaslu Abhan memastikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tetap bisa ikut dalam Pemilu 2019. PSI dinilai melanggar tindak pidana pemilu setelah beriklan di media massa.

"Sanksi pidana tidak akan mendiskualifikasi sebagai peserta pemilu," ujar Abhan dalam konfrensi pers di Media Center Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.

Abhan menegaskan penetapan tersangka pada PSI telah melalui proses. Bahkan, dibahas oleh tiga lembaga. 


Bawaslu juga menghadirkan keterangan ahli baik bahasa maupun ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kasus ini memenuhi Pasal 492 UU Pemilu," ujar Abhan. 

Dia berharap kasus kampanye di luar jadwal tidak terjadi lagi. Ia ingin semua partai patuh pada peraturan. 

(Baca juga: Bawaslu Minta Polisi Segera Tetapkan Sekjen PSI Tersangka)

"Saya ingin ini bisa menjadi pembelajaran bagi parpol lain untuk taat dan patuh selama belum masa kampanye yang dimulai pada 23 September 2018 itu," terang Abhan.

PSI dinilai melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai yang diketuai Grace Natalie itu kedapatan kampanye di luar jadwal. 

PSI beriklan di Jawa Pos. Iklan itu menampilkan nomor urut dalam Pemilu 2019. 

Bawaslu sudah meminta polisi menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna sebagai tersangka. Jika terbukti di proses pengadilan ancamannya satu tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp12 juta. 





(REN)