Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengeluhkan lembaganya kerap dijadikan kambing hitam sejak usulan pembangunan gedung baru mencuat. Menurutnya, permintaan gedung baru cukup logis karena kondisi sangat mendesak.
"Jangan DPR dijadikan sasaran tembak terus, digebukin terus. APBN itu keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR," kata Taufik di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 April 2018.
Politisi PAN itu tak masalah pemerintah tak menyetujui usulan pembangunan gedung baru. Namun, jangan ada anggapan bahwa lembaga legislatif yang ngotot meminta gedung baru.
Semestinya, kata Taufik pemerintah lebih bijak dan logis. Pembangunan gedung DPR bersifat kesinambungan bukan hanya untuk anggota DPR periode ini saja.
"Poin-poin mana yang komoditas politik harus dipisahkan dengan kebutuhan infrastruktur gedung yang memang dibutuhkan," ujarnya.
Taufik kembali menegaskan, kebutuhan gedung baru sudah sangat mendesak. Apalagi, adanya tambahan jumlah anggota baru di periode 2019-2024. Maka itu, lembaga perwakilan rakyat ini meminta pemerintah segera merealisasikan gedung baru tersebut.
"Kalau pemerintah memandang perlu secara logika, hitung-hitungan konsep gedung butuh ruangann yang lebih. Yang bangun kan bukan anggota DPR," pungkasnya.
Penambahan jumlah DPR pada Pemilu 2019 dipastikan akan berimplikasi pada kebutuhan ruang kerja baru para legislator di Kompleks Parlemen. DPR akan menyurati pemerintah untuk mendapatkan kepastian izin melaksanakan pembangunan.
Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa, 10 April 2018.
Dari total Rp7,7 triliun anggaran yang diajukan di 2019, Anggaran pembangunan gedung dialokasikan sebesar Rp640,86 miliar. Perinciannya untuk pembangunan gedung baru sebesar Rp359,27 miliar dan Rp281,58 untuk pembangunan alun-alun demokrasi di komplek Parlemen.
Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengeluhkan lembaganya kerap dijadikan kambing hitam sejak usulan pembangunan gedung baru mencuat. Menurutnya, permintaan gedung baru cukup logis karena kondisi sangat mendesak.
"Jangan DPR dijadikan sasaran tembak terus, digebukin terus. APBN itu keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR," kata Taufik di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 April 2018.
Politisi PAN itu tak masalah pemerintah tak menyetujui usulan pembangunan gedung baru. Namun, jangan ada anggapan bahwa lembaga legislatif yang ngotot meminta gedung baru.
Semestinya, kata Taufik pemerintah lebih bijak dan logis. Pembangunan gedung DPR bersifat kesinambungan bukan hanya untuk anggota DPR periode ini saja.
"Poin-poin mana yang komoditas politik harus dipisahkan dengan kebutuhan infrastruktur gedung yang memang dibutuhkan," ujarnya.
Taufik kembali menegaskan, kebutuhan gedung baru sudah sangat mendesak. Apalagi, adanya tambahan jumlah anggota baru di periode 2019-2024. Maka itu, lembaga perwakilan rakyat ini meminta pemerintah segera merealisasikan gedung baru tersebut.
"Kalau pemerintah memandang perlu secara logika, hitung-hitungan konsep gedung butuh ruangann yang lebih. Yang bangun kan bukan anggota DPR," pungkasnya.
Penambahan jumlah DPR pada Pemilu 2019 dipastikan akan berimplikasi pada kebutuhan ruang kerja baru para legislator di Kompleks Parlemen. DPR akan menyurati pemerintah untuk mendapatkan kepastian izin melaksanakan pembangunan.
Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa, 10 April 2018.
Dari total Rp7,7 triliun anggaran yang diajukan di 2019, Anggaran pembangunan gedung dialokasikan sebesar Rp640,86 miliar. Perinciannya untuk pembangunan gedung baru sebesar Rp359,27 miliar dan Rp281,58 untuk pembangunan alun-alun demokrasi di komplek Parlemen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
