medcom.id, Semarang: Perdebatan perlu tidaknya pemisahan antara Islam dan politik masih terjadi hingga kini. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar punya pandangan sendiri mengenai persoalan ini.
"Merunut jejak sejarah nusantara dan dunia, Islam dan politik mustahil dipisahkan," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, saat menjadi pembicara dalam stadium generale di hadapan civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu 30 Agustus 2017.
Menurutnya, gerakan Islam merupakan entitas yang menjadi bagian dari kekuasaan politik atau yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan yang telah ada. "Kompromi, persuasi, koalisi, oposisi, konsensus, bahkan perang merupakan bagian integral dalam perkembangan Islam,” kata Cak Imin.
Namun, ia mengimbau agar Islam yang berpolitik jangan dimaknai sebagai hal negatif. "Islam politik tak identik dengan fundamentalisme. Saya menawarkan Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dan ideologi Islam politik. Dan ini wajib diturunkan ke dalam program kerja konkret bagi siapa pun yang meyakininya," kata dia.
Islam rahmatan lil alamin, kata dia, menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. "Kemanusiaan bermakna rasa belas kasih dan solidaritas kepada siapa pun yang membutuhkan."
Dan keadilan, kata dia, bermakna penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil serta terpenuhinya hak-hak mendasar rakyat sesuai konstitusi. "
Karena itu, jangan lagi mendikotomikan Pancasila dengan Islam. Kata 'adil' dan 'kemanusiaan' dalam Pancasila sejalan dengan prinsip rahmatan lil alamin."
Dari konsep itu, Cak Imin mengajak pemangku kepentingan membumikan Pancasila. Caranya, menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memenuhi hak dasar masyarakat. "Agar rakyat merasa terus punya harapan, harga diri, dan pikiran positif," ujarnya.
Para pemimpin juga harus menjadi teladan. "Jika syarat dasar itu bisa kita penuhi, membumikan Pancasila menjadi kerja yang sederhana," kata dia.
Stadium general ini dihadiri sejumlah menteri dari Kabinet Kerja, yakni Menristekdikti Mohammad Nasir, Mendes PDTT Eko Sandjojo, Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, serta sejumlah anggota Fraksi PKB DPR. Hadir pula Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama, Dekan Fisip Undip Sunarto, dan jajaran akademisi senior Undip lainnya.
medcom.id, Semarang: Perdebatan perlu tidaknya pemisahan antara Islam dan politik masih terjadi hingga kini. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar punya pandangan sendiri mengenai persoalan ini.
"Merunut jejak sejarah nusantara dan dunia, Islam dan politik mustahil dipisahkan," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, saat menjadi pembicara dalam stadium generale di hadapan civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu 30 Agustus 2017.
Menurutnya, gerakan Islam merupakan entitas yang menjadi bagian dari kekuasaan politik atau yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan yang telah ada. "Kompromi, persuasi, koalisi, oposisi, konsensus, bahkan perang merupakan bagian integral dalam perkembangan Islam,” kata Cak Imin.
Namun, ia mengimbau agar Islam yang berpolitik jangan dimaknai sebagai hal negatif. "Islam politik tak identik dengan fundamentalisme. Saya menawarkan Islam
rahmatan lil alamin sebagai konsep dan ideologi Islam politik. Dan ini wajib diturunkan ke dalam program kerja konkret bagi siapa pun yang meyakininya," kata dia.
Islam
rahmatan lil alamin, kata dia, menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. "Kemanusiaan bermakna rasa belas kasih dan solidaritas kepada siapa pun yang membutuhkan."
Dan keadilan, kata dia, bermakna penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil serta terpenuhinya hak-hak mendasar rakyat sesuai konstitusi. "
Karena itu, jangan lagi mendikotomikan Pancasila dengan Islam. Kata 'adil' dan 'kemanusiaan' dalam Pancasila sejalan dengan prinsip
rahmatan lil alamin."
Dari konsep itu, Cak Imin mengajak pemangku kepentingan membumikan Pancasila. Caranya, menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memenuhi hak dasar masyarakat. "Agar rakyat merasa terus punya harapan, harga diri, dan pikiran positif," ujarnya.
Para pemimpin juga harus menjadi teladan. "Jika syarat dasar itu bisa kita penuhi, membumikan Pancasila menjadi kerja yang sederhana," kata dia.
Stadium general ini dihadiri sejumlah menteri dari Kabinet Kerja, yakni Menristekdikti Mohammad Nasir, Mendes PDTT Eko Sandjojo, Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, serta sejumlah anggota Fraksi PKB DPR. Hadir pula Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama, Dekan Fisip Undip Sunarto, dan jajaran akademisi senior Undip lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
