Jakarta: Tokoh militer Indonesia Mayjen (Purn) Saurip Kadi menilai Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu melihat kebutuhannya. Muatan dalam revisi tersebut harusnya melihat sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan anggota Korps Bhayangkara.
"Apakah masyarakat polisi sendiri yang dibutuhkan itu, kan tidak, yang dibutuhkan bagaimana kesejahteraan semua anggota bukan hanya elite saja," kata mantan Kepala Data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman Ponto dalam diskusi bertajuk 'Dampak Kewenangan Revisi UU TNI dan Revisi UU Polri Terhadap Ruang Demokrasi dan Ruang Kebebasan Berekspresi' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan pembahasan revisi UU Polri termasuk revisi UU TNI juga harus mendengar masukan publik. Sehingga, produk hukum itu tak terkesan untuk kepentingan pihak tertentu.
"Jadi saya pikir apapun UU apapun subtansinya harus kepentingan publik, jangan sampai sebuah UU dibangun hanya untuk kepentingan kelompok tertentu," ucap Agus.
Dia menekankan pentingnya kajian akademik terhadap kedua revisi UU tersebut. Khususnya DPR selaku pembuat undang-undang.
"Karena ada pasal-pasal ada ayat, kalau pasal ini bekerja ayat ini bekerja kira-kira apa konsukuensinya bagi bangsa ini, dari sisi kelompok ini itu," ucap dia.
Proses pembahasan di DPR juga harus transparan. Termasuk soal uji publik agar aturan tepat sasaran terhadap yang dibutuhkan.
"Itu problem kita sekarang ini banyak sekali undang-undang tanpa melalui proses uji publik yang tepat," ujar Agus.
Jakarta: Tokoh militer Indonesia Mayjen (Purn) Saurip Kadi menilai Revisi
Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Polri) perlu melihat kebutuhannya. Muatan dalam revisi tersebut harusnya melihat sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan anggota Korps Bhayangkara.
"Apakah masyarakat polisi sendiri yang dibutuhkan itu, kan tidak, yang dibutuhkan bagaimana kesejahteraan semua anggota bukan hanya elite saja," kata mantan Kepala Data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman Ponto dalam diskusi bertajuk 'Dampak Kewenangan Revisi UU TNI dan Revisi UU Polri Terhadap Ruang Demokrasi dan Ruang Kebebasan Berekspresi' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan pembahasan revisi UU Polri termasuk revisi UU TNI juga harus mendengar masukan publik. Sehingga, produk hukum itu tak terkesan untuk kepentingan pihak tertentu.
"Jadi saya pikir apapun UU apapun subtansinya harus kepentingan publik, jangan sampai sebuah UU dibangun hanya untuk kepentingan kelompok tertentu," ucap Agus.
Dia menekankan pentingnya kajian akademik terhadap kedua revisi UU tersebut. Khususnya DPR selaku pembuat undang-undang.
"Karena ada pasal-pasal ada ayat, kalau pasal ini bekerja ayat ini bekerja kira-kira apa konsukuensinya bagi bangsa ini, dari sisi kelompok ini itu," ucap dia.
Proses pembahasan di DPR juga harus transparan. Termasuk soal uji publik agar aturan tepat sasaran terhadap yang dibutuhkan.
"Itu problem kita sekarang ini banyak sekali undang-undang tanpa melalui proses uji publik yang tepat," ujar Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
