Jakarta: Anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada belum adaptif pada situasi pandemi. Dampaknya, tidak semua masukan dari publik tertampung dalam pesta demokrasi.
“UU Pilkada yang sekarang belum didesain untuk adaptif pada kondisi pandemi,” kata Titi dalam diskusi virtual, Kamis, 17 Desember 2020.
Titi menilai UU Pilkada menjadi kerangka hukum untuk situasi normal. Penyesuaian tata kelola Pilkada 2020 akhirnya mengandalkan peraturan penyelenggara pemilu seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu).
Dampaknya, banyak ekspektasi publik yang tidak mampu diwadahi penyelenggara pilkada. Misalnya, ketegasan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan serta metode pemungutan suara khusus di masa pandemi.
“Makanya ketika ada kerumunan ditindak tegas dengan undang-undang umum, diputar isunya kenapa pilkada tidak pindahkan (jadwalnya),” ujar dia.
Titi menyebut seharusnya ada alternatif pemungutan suara di tengah pandemi covid-19. Indonesia bisa belajar dari sejumlah negara tetangga.
“Misalnya mengirimkan melalui pos, melakukan early voting (pemungutan suara lebih awal), dan menghitung suara dengan mengandalkan teknologi,” papar Titi.
Titi menuturkan Pilkada 2020 membawa hikmah tersendiri. Dia mengusulkan revisi UU Pilkada berikutnya lebih adaptif terutama saat pandemi.
“Atau kalau ingin dibuat secara umum, harus ada cantelan hukum yang menjamin akses penyelenggara lebih leluasa mengatur teknis pemilihan,” kata dia.
Jakarta: Anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pilkada belum adaptif pada situasi pandemi. Dampaknya, tidak semua masukan dari publik tertampung dalam pesta demokrasi.
“UU Pilkada yang sekarang belum didesain untuk adaptif pada kondisi pandemi,” kata Titi dalam diskusi virtual, Kamis, 17 Desember 2020.
Titi menilai UU Pilkada menjadi kerangka hukum untuk situasi normal. Penyesuaian tata kelola Pilkada 2020 akhirnya mengandalkan peraturan penyelenggara pemilu seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu).
Dampaknya, banyak ekspektasi publik yang tidak mampu diwadahi penyelenggara pilkada. Misalnya, ketegasan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan serta metode pemungutan suara khusus di masa pandemi.
“Makanya ketika ada kerumunan ditindak tegas dengan undang-undang umum, diputar isunya kenapa pilkada tidak pindahkan (jadwalnya),” ujar dia.
Titi menyebut seharusnya ada alternatif pemungutan suara di tengah pandemi
covid-19. Indonesia bisa belajar dari sejumlah negara tetangga.
“Misalnya mengirimkan melalui pos, melakukan
early voting (pemungutan suara lebih awal), dan menghitung suara dengan mengandalkan teknologi,” papar Titi.
Titi menuturkan Pilkada 2020 membawa hikmah tersendiri. Dia mengusulkan revisi UU Pilkada berikutnya lebih adaptif terutama saat pandemi.
“Atau kalau ingin dibuat secara umum, harus ada cantelan hukum yang menjamin akses penyelenggara lebih leluasa mengatur teknis pemilihan,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
