medcom.id, Ngawi: Semua pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan)kini dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga anggota KPK kini diketahui berkantor di gedung Kementan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, untuk melakukan revolusi mental di tubuh Kementan dan menciptakan swasembada pangan di Indonesia. Pihaknya meminta penegak hukum menempatkan anggotanya di Kementan.
Amran mengatakan, ia mau KPK menangkap bawahannya yang berani curang demi kepentingan pribadi. Amran mengizinkan KPK menyadap semua komunikasi pejabat Kementan.
"Kalau ada minta proyek keluarga kami, langsung suruh paraf KPK ya, ada petugas KPK tiga orang, satgas, polisi, TNI, ada jaksa, tinggal pilih mana yang mau tangkap bapak, dan saya minta seluruh Kementerian Pertanian disadap," kata Amran di Desa Ngompro, Ngawi, Jawa Timur, Kamis (27/10/2016).
Ia mengungkapkan, sejak menjabat, sudah ada 80 pejabat eselon II dan III yang dipindahkan karena kinerjanya kurang baik. "Sudah ada 80, minggir dulu, enggak aku pecat, tapi minggir dulu, cari kursi lain," ujar Amran.
Tak hanya melakukan pembenahan di internal Kementan, Amran minta polisi memburu dan menindak mafia pangan. "Kalau ada kartel beras, simpan beras, izin dipindah rumahkan dari rumah pribadi ke rumah tahanan. Enggak ada kompromi," tegas Amran.
Amran menceritakan, Indonesia mengalami masa paceklik karena fenomena El Nino tahun kemarin dan La Nina tahun ini. Jika tak bergerak cepat, Indonesia bisa saja harus impor beras jutaan ton.
"Kalau tidak bergerak, cepat hilang. Kita bisa impor sampai 15 juta ton (beras)," kata Amran.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/dN6do10k" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Ngawi: Semua pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan)kini dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga anggota KPK kini diketahui berkantor di gedung Kementan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, untuk melakukan revolusi mental di tubuh Kementan dan menciptakan swasembada pangan di Indonesia. Pihaknya meminta penegak hukum menempatkan anggotanya di Kementan.
Amran mengatakan, ia mau KPK menangkap bawahannya yang berani curang demi kepentingan pribadi. Amran mengizinkan KPK menyadap semua komunikasi pejabat Kementan.
"Kalau ada minta proyek keluarga kami, langsung suruh paraf KPK ya, ada petugas KPK tiga orang, satgas, polisi, TNI, ada jaksa, tinggal pilih mana yang mau tangkap bapak, dan saya minta seluruh Kementerian Pertanian disadap," kata Amran di Desa Ngompro, Ngawi, Jawa Timur, Kamis (27/10/2016).
Ia mengungkapkan, sejak menjabat, sudah ada 80 pejabat eselon II dan III yang dipindahkan karena kinerjanya kurang baik. "Sudah ada 80, minggir dulu, enggak aku pecat, tapi minggir dulu, cari kursi lain," ujar Amran.
Tak hanya melakukan pembenahan di internal Kementan, Amran minta polisi memburu dan menindak mafia pangan. "Kalau ada kartel beras, simpan beras, izin dipindah rumahkan dari rumah pribadi ke rumah tahanan. Enggak ada kompromi," tegas Amran.
Amran menceritakan, Indonesia mengalami masa paceklik karena fenomena El Nino tahun kemarin dan La Nina tahun ini. Jika tak bergerak cepat, Indonesia bisa saja harus impor beras jutaan ton.
"Kalau tidak bergerak, cepat hilang. Kita bisa impor sampai 15 juta ton (beras)," kata Amran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
