medcom.id, Jakarta: Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) menyoroti isu nasional saat pidato sidang bersama DPR-DPD. Oso menyampaikan bahwa ancaman terbesar bagi bangsa adalah narkoba.
"Kami mengingatkan betapa besarnya ancaman narkoba yang tidak kalah berbahayanya dari terorisme. Negeri kita sudah masuk status darurat Narkoba. Harus diakui bahwa narkoba bisa menjadi alat untuk menghancurkan negara kita," kata Oso dalam pidatonya, Rabu (16/8/2017).
Oso pun meminta seluruh pihak terlibat memerangi narkoba dari segala sisi, guna melindungi generasi muda penerus bangsa.
Dia juga menyikapi perkembangan politik kawasan, baik di Timur Tengah maupun Semenanjung Korea. "Kami mendorong pemerintah untuk meneguhkan kembali politik bebas aktif sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kami menghargai kebijakan pemerintah yang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina," papar Oso.
Dukungan juga disampaiakn Oso terhadap kebijakan pemerintah yang memberi nama Laut Natuna Utara sebagai pengganti nama Laut Cina Selatan yang masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
"Meski demikian, kami mengingatkan pemerintah untuk senantiasa menghormati konvensi PBB tentang hukum laut internasional," terang Oso.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) menyoroti isu nasional saat pidato sidang bersama DPR-DPD. Oso menyampaikan bahwa ancaman terbesar bagi bangsa adalah narkoba.
"Kami mengingatkan betapa besarnya ancaman narkoba yang tidak kalah berbahayanya dari terorisme. Negeri kita sudah masuk status darurat Narkoba. Harus diakui bahwa narkoba bisa menjadi alat untuk menghancurkan negara kita," kata Oso dalam pidatonya, Rabu (16/8/2017).
Oso pun meminta seluruh pihak terlibat memerangi narkoba dari segala sisi, guna melindungi generasi muda penerus bangsa.
Dia juga menyikapi perkembangan politik kawasan, baik di Timur Tengah maupun Semenanjung Korea. "Kami mendorong pemerintah untuk meneguhkan kembali politik bebas aktif sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kami menghargai kebijakan pemerintah yang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina," papar Oso.
Dukungan juga disampaiakn Oso terhadap kebijakan pemerintah yang memberi nama Laut Natuna Utara sebagai pengganti nama Laut Cina Selatan yang masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
"Meski demikian, kami mengingatkan pemerintah untuk senantiasa menghormati konvensi PBB tentang hukum laut internasional," terang Oso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
