medcom.id, Jakarta: Kementerian Sosial menilai, penghilangan kata miskin dalam nama-nama program bantuan sosial di era Presiden Joko Widodo berdampak signifikan pada psikologis masyarakat. Seperti diketahui, beberapa program Kemensos yang bersifat bantuan sosial antara lain Program Keluarga Harapan dan Program Keluarga Sejahtera.
"Secara psikologis, mereka harus menyadari, tidak selamanya dong mereka terima program. Ini harus dihentikan mindset itu," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di sela-sela Forum Merdeka Barat 9, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Agustus 2017.
Harry menjelaskan, Presiden Joko Widodo tidak mau ada embel-embel miskin dalam program bantuan sosial. Penggunaan kata miskin dinilai berdampak negatif digunakan dalam program bantuan sosial.
Harry mengatakan, pihaknya juga bakal membimbing para pendamping penerima bantuan sosial agar juga tidak menggunakan kata miskin kala menjalankan tugas. Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan agar misi mengubah pola pikir dapat berjalan optimal.
"Jangan merasa bangga karena menerima bantuan dari pemerintah terus-menerus," kata dia.
Harry mengatakan, salah satu dampaknya penghilangan kata miskin banyak kalangan miskin yang telah mengundurkan diri. Selain itu, mereka tidak lagi menerima bantuan sosial berkat penghilangan kata miskin tersebut.
Para penerima program bantuan sosial itu, kata dia, mengundurkan diri bukan karena tidak eligible komponen. Mereka disebut merasa tidak miskin lagi.
"Di lapangan sudah banyak yang mengundurkan diri karena merasa sudah sejahtera. Malu menerima bantuan," tuturnya.
Namun demikian, Harry mengaku tak mengetahui persis berapa banyak warga miskin yang mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial. Akan tetapi, di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak terkena dampak positif, yakni sekitar 14 ribu.
Ia mengatakan, warga miskin dalam jumlah tersebut berhasil meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi mandiri. Sehingga, lanjut dia, tidak lagi mau menerima dana bantuan sosial.
"Karena di Jawa Tengah pendampingnya cukup gencar agar mereka tidak merasa miskin terus," kata Harry.
Harry menambahkan, saat ini hampir 300 ribu peserta PKH yang bakal melepas dari bantuan sosial. Mereka, lanjut dia, berhasil ditempa untuk mendapatkan peningkatan taraf hidupnya tanpa mendapat bantuan sosial.
Ia melanjutkan, sekitar 15 ribu peserta bakal masuk dalam kategori transisi. Kendati begitu, golongan tersebut tak bakal dilepas begitu saja oleh Kemensos.
"Takut drop lagi. Jadi kami masukkan ke dalam kategori transisi," ujarnya.
Selain kategori transisi, Harry mengatakan ada pula peserta PKH yang dimasukkan ke dalam kategori graduasi. Jumlah peserta PKH yang masuk dalam kategori tersebut sekitar 250 ribu.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Sosial menilai, penghilangan kata miskin dalam nama-nama program bantuan sosial di era Presiden Joko Widodo berdampak signifikan pada psikologis masyarakat. Seperti diketahui, beberapa program Kemensos yang bersifat bantuan sosial antara lain Program Keluarga Harapan dan Program Keluarga Sejahtera.
"Secara psikologis, mereka harus menyadari, tidak selamanya dong mereka terima program. Ini harus dihentikan mindset itu," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di sela-sela Forum Merdeka Barat 9, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Agustus 2017.
Harry menjelaskan, Presiden Joko Widodo tidak mau ada embel-embel miskin dalam program bantuan sosial. Penggunaan kata miskin dinilai berdampak negatif digunakan dalam program bantuan sosial.
Harry mengatakan, pihaknya juga bakal membimbing para pendamping penerima bantuan sosial agar juga tidak menggunakan kata miskin kala menjalankan tugas. Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan agar misi mengubah pola pikir dapat berjalan optimal.
"Jangan merasa bangga karena menerima bantuan dari pemerintah terus-menerus," kata dia.
Harry mengatakan, salah satu dampaknya penghilangan kata miskin banyak kalangan miskin yang telah mengundurkan diri. Selain itu, mereka tidak lagi menerima bantuan sosial berkat penghilangan kata miskin tersebut.
Para penerima program bantuan sosial itu, kata dia, mengundurkan diri bukan karena tidak eligible komponen. Mereka disebut merasa tidak miskin lagi.
"Di lapangan sudah banyak yang mengundurkan diri karena merasa sudah sejahtera. Malu menerima bantuan," tuturnya.
Namun demikian, Harry mengaku tak mengetahui persis berapa banyak warga miskin yang mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial. Akan tetapi, di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak terkena dampak positif, yakni sekitar 14 ribu.
Ia mengatakan, warga miskin dalam jumlah tersebut berhasil meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi mandiri. Sehingga, lanjut dia, tidak lagi mau menerima dana bantuan sosial.
"Karena di Jawa Tengah pendampingnya cukup gencar agar mereka tidak merasa miskin terus," kata Harry.
Harry menambahkan, saat ini hampir 300 ribu peserta PKH yang bakal melepas dari bantuan sosial. Mereka, lanjut dia, berhasil ditempa untuk mendapatkan peningkatan taraf hidupnya tanpa mendapat bantuan sosial.
Ia melanjutkan, sekitar 15 ribu peserta bakal masuk dalam kategori transisi. Kendati begitu, golongan tersebut tak bakal dilepas begitu saja oleh Kemensos.
"Takut drop lagi. Jadi kami masukkan ke dalam kategori transisi," ujarnya.
Selain kategori transisi, Harry mengatakan ada pula peserta PKH yang dimasukkan ke dalam kategori graduasi. Jumlah peserta PKH yang masuk dalam kategori tersebut sekitar 250 ribu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
