medcom.id, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK berharap KPK kooperatif menghadapi proses penyelidikan. Pansus DPR tidak ingin muncul kesan atau terjadi pertarungan DPR versus KPK.
"Makanya kita minta KPK dalam hal ini tolonglah kooperatif. Jangan sampai ada persepsi DPR versus KPK. Ini harus kita hilangkan," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Risa Mariska di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.
Risa mengimbau semua pihak bijaksana. Termasuk KPK, jika pada waktunya dipanggil Pansus untuk menghadap dalam sidang Pansus.
"Toh, enggak ada salahnya kok hadir. Kita minta keterangannya, minta penjelasannya. Sederhana aja. Dan ini semua mekanisme kita tempuh sesuai dengan ketentuan Undang-undang," ucap dia.
Risa mengungkapkan ada mekanisme pemanggilan paksa, jika KPK tidak hadir sebanyak tiga kali tanpa alasan yang jelas. Pansus akan meminta bantuan aparat kepolisian terkait pemanggilan paksa itu.
"Kita enggak sembaranganlah. Apalagi hak angket ini kan hak yang sangat luar biasa dan sakral, menurut kita ya. Jadi saya minta kooperatiflah KPK," katanya.
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dalam waktu sepekan mendatang pihaknya akan melakukan rapat internal. Agun menegaskan, keberadaan Pansus bukan untuk menegasikan peran KPK. Akan tetapi mendukung agar KPK selalu berada di jalan yang benar.
"Hampir semua kita, sepakat KPK tetap ada. KPK tetap berjalan dalam koridor hukum, dalam koridor demokrasi, dalam koridor hak-hak asasi yang semuanya didasarkan atas mandat konstitusi," ujar dia.
Agun tidak ingin Pansus dibentuk untuk melemahkan KPK. Namun, agar tak ada lagi pihak yang meragukan cara kerja KPK.
"Kita ingin melakukan rembuk, sharing pemikiran dari seluruh elemen bagaimana kelangsungan penanganan pemberantasan korupsi yang ada di KPK agar semua hiruk-pikuk, orang bertanya, orang demo semuanya bisa selesai, bisa nyaman, bisa tersenyum kita bekerja," kata Agun.
medcom.id, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK berharap KPK kooperatif menghadapi proses penyelidikan. Pansus DPR tidak ingin muncul kesan atau terjadi pertarungan DPR versus KPK.
"Makanya kita minta KPK dalam hal ini tolonglah kooperatif. Jangan sampai ada persepsi DPR versus KPK. Ini harus kita hilangkan," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Risa Mariska di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.
Risa mengimbau semua pihak bijaksana. Termasuk KPK, jika pada waktunya dipanggil Pansus untuk menghadap dalam sidang Pansus.
"Toh, enggak ada salahnya kok hadir. Kita minta keterangannya, minta penjelasannya. Sederhana aja. Dan ini semua mekanisme kita tempuh sesuai dengan ketentuan Undang-undang," ucap dia.
Risa mengungkapkan ada mekanisme pemanggilan paksa, jika KPK tidak hadir sebanyak tiga kali tanpa alasan yang jelas. Pansus akan meminta bantuan aparat kepolisian terkait pemanggilan paksa itu.
"Kita enggak sembaranganlah. Apalagi hak angket ini kan hak yang sangat luar biasa dan sakral, menurut kita ya. Jadi saya minta kooperatiflah KPK," katanya.
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dalam waktu sepekan mendatang pihaknya akan melakukan rapat internal. Agun menegaskan, keberadaan Pansus bukan untuk menegasikan peran KPK. Akan tetapi mendukung agar KPK selalu berada di jalan yang benar.
"Hampir semua kita, sepakat KPK tetap ada. KPK tetap berjalan dalam koridor hukum, dalam koridor demokrasi, dalam koridor hak-hak asasi yang semuanya didasarkan atas mandat konstitusi," ujar dia.
Agun tidak ingin Pansus dibentuk untuk melemahkan KPK. Namun, agar tak ada lagi pihak yang meragukan cara kerja KPK.
"Kita ingin melakukan rembuk, sharing pemikiran dari seluruh elemen bagaimana kelangsungan penanganan pemberantasan korupsi yang ada di KPK agar semua hiruk-pikuk, orang bertanya, orang demo semuanya bisa selesai, bisa nyaman, bisa tersenyum kita bekerja," kata Agun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
