medcom.id, Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober nanti mendapat penolakan dari ormas Muhammadiyah. Melalui sebuah surat Muhammadiyah menyampaikan penolakan terkait langkah Jokowi untuk menetapkan Hari Santi.
Muhammadiyah memahami penetapan Hari Santri merupakan komitmen Jokowi untuk memenuhi janji politik terhadap jasa umat Islam dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, penatapan itu berpotensi menimbulkan sekat-sekat sosial, melemahkan integrasi nasional, dan membangkitkan kembali sentimen keagamaan lama yang selama ini telah mencair dengan baik.
"Selama ini, umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah, berusaha meminimalkan. Bahkan jika mungkin menghilangkan sekat-sekat tersebut karena secara politik dan historis sangat kontraproduktif serta bertentangan dengan semangat persatuan bangsa," tulis Haedar dalam surat bernomor 482/I.O/A/2015 tertanggal 19 Oktober 2015.
Bahkan, menurut dia, penetapan Hari Santri juga dapat menimbulkan kontroversi, membangkitkan sektarianisme. Apalagi secara historis dapat mengecilkan arti perjuangan umat Islam yang berjuang membentuk dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Bung Karno secara pribadi adalah seorang santri. Karena itu penetapan Hari Santri pada 22 Oktober dapat menafikan peran para santri dan kalangan Islam yang tidak terlibat dalam peristiwa 22 Oktober," sebutnya.
Sebab itu, pihaknya berkeberatan dengan penetapan Hari Santri. Meski begitu, pihaknya mengusulkan jika pada akhirnya harus menetapkan hari tersebut bagi kalangan Islam tertentu sebagai janji politik sebaiknya dicarikan nama yang lebih tepat dan bersifat spesifik. Hal itu agar tidak mereduksi aspirasi umat Islam secara keseluruhan.
medcom.id, Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober nanti mendapat penolakan dari ormas Muhammadiyah. Melalui sebuah surat Muhammadiyah menyampaikan penolakan terkait langkah Jokowi untuk menetapkan Hari Santi.
Muhammadiyah memahami penetapan Hari Santri merupakan komitmen Jokowi untuk memenuhi janji politik terhadap jasa umat Islam dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, penatapan itu berpotensi menimbulkan sekat-sekat sosial, melemahkan integrasi nasional, dan membangkitkan kembali sentimen keagamaan lama yang selama ini telah mencair dengan baik.
"Selama ini, umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah, berusaha meminimalkan. Bahkan jika mungkin menghilangkan sekat-sekat tersebut karena secara politik dan historis sangat kontraproduktif serta bertentangan dengan semangat persatuan bangsa," tulis Haedar dalam surat bernomor 482/I.O/A/2015 tertanggal 19 Oktober 2015.
Bahkan, menurut dia, penetapan Hari Santri juga dapat menimbulkan kontroversi, membangkitkan sektarianisme. Apalagi secara historis dapat mengecilkan arti perjuangan umat Islam yang berjuang membentuk dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Bung Karno secara pribadi adalah seorang santri. Karena itu penetapan Hari Santri pada 22 Oktober dapat menafikan peran para santri dan kalangan Islam yang tidak terlibat dalam peristiwa 22 Oktober," sebutnya.
Sebab itu, pihaknya berkeberatan dengan penetapan Hari Santri. Meski begitu, pihaknya mengusulkan jika pada akhirnya harus menetapkan hari tersebut bagi kalangan Islam tertentu sebagai janji politik sebaiknya dicarikan nama yang lebih tepat dan bersifat spesifik. Hal itu agar tidak mereduksi aspirasi umat Islam secara keseluruhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
