medcom.id, Jakarta: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi telah memberikan rapor penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan. Yuddy mengatakan ada delapan poin yang menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja tersebut.
Pertama, apakah setiap institusi pemerintahan baik kementerian maupun lembaga memiliki sebuah perencanaan kinerja yang baik. Kedua, apakah setiap institusi pemerintahan memiliki penilaian terhadap kinerja individunya.
Ketiga, apakah setiap institusi pemerintahan memiliki dokumentasi pelaporan kinerja. Keempat, apakah instansi pemerintahan memiliki dokumen evaluasi dan pengawasan internal dalam akuntabilias kinerjanya.
Kelima, apakah institusi pemerintah tersebut memiliki capaian kinerjanya. Keenam, apakah instansi pemerintah tersebut telah transparan dalam menyampaikan kinerjanya.
Ketujuh, apakah ada sinkronisasi dan kesinabungan antara proses perencanaan kinerja, dan penggunaan anggarannya. Terakhir, adanya persepsi publik terhadap pelayanan publik pada intansi yang bersangkutan.
Kemudian kata dia, dari delapan poin ini juga terdapat delapan area yang menjadi sasaran perubahan agar akuntabilitas kinerja setiap kementerian atau lembaga bisa menjadi lebih baik.
"Dimulai dari penataan kelembagaan, penataan kepegawaiannya, penataan peraturan-peraturannya, penataan dan pengawasan internalnya, sampai dengan sistim pemerintahan berbasis elektroniknya," terang Yuddy di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2016).
Untuk itu, Yuddy menegaskan bahwa ada parameter yang jelas yang dilakukan tim penilai dalam menilai akuntabilitas kinerja setiap kementerian dan lembaga.
Bahkan, parameter ini pun telah didukung seluruh kementerian dan lembaga terkait. Serta, telah didiskusikan sejak 10 tahun yang lalu tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka road map reformasi birokrasi nasional kedepan.
"Dan tidak ada satupun menteri atau instansi yang keberatan. Anda sampaikan kepada saya. Menteri mana yang keberatan? Pimpinan lembaga mana yang keberatan? Engga ada," tegas dia.
Selain itu, kata dia, penilaian ini juga dilakukan untuk mendukung tujuan Presiden Joko Widodo yang ingin tiga tahun lagi tata kelola pemerintahan menjadi jauh lebih baik. Sehingga, ia berharap penilaian ini dapat menjadi pemicu kementerian atau lembaga untuk saling berbenah diri.
"Seperti anda berkompetisi, kalau tidak ada juaranya bagaimana anda berkejaran dengan yang lain. Ini kan eranya kompetisi, eranya kompetensi. Jadi mau engga mau semua harus berkompetisi untuk mencapai yang lebih baik," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi telah memberikan rapor penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan. Yuddy mengatakan ada delapan poin yang menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja tersebut.
Pertama, apakah setiap institusi pemerintahan baik kementerian maupun lembaga memiliki sebuah perencanaan kinerja yang baik. Kedua, apakah setiap institusi pemerintahan memiliki penilaian terhadap kinerja individunya.
Ketiga, apakah setiap institusi pemerintahan memiliki dokumentasi pelaporan kinerja. Keempat, apakah instansi pemerintahan memiliki dokumen evaluasi dan pengawasan internal dalam akuntabilias kinerjanya.
Kelima, apakah institusi pemerintah tersebut memiliki capaian kinerjanya. Keenam, apakah instansi pemerintah tersebut telah transparan dalam menyampaikan kinerjanya.
Ketujuh, apakah ada sinkronisasi dan kesinabungan antara proses perencanaan kinerja, dan penggunaan anggarannya. Terakhir, adanya persepsi publik terhadap pelayanan publik pada intansi yang bersangkutan.
Kemudian kata dia, dari delapan poin ini juga terdapat delapan area yang menjadi sasaran perubahan agar akuntabilitas kinerja setiap kementerian atau lembaga bisa menjadi lebih baik.
"Dimulai dari penataan kelembagaan, penataan kepegawaiannya, penataan peraturan-peraturannya, penataan dan pengawasan internalnya, sampai dengan sistim pemerintahan berbasis elektroniknya," terang Yuddy di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2016).
Untuk itu, Yuddy menegaskan bahwa ada parameter yang jelas yang dilakukan tim penilai dalam menilai akuntabilitas kinerja setiap kementerian dan lembaga.
Bahkan, parameter ini pun telah didukung seluruh kementerian dan lembaga terkait. Serta, telah didiskusikan sejak 10 tahun yang lalu tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka road map reformasi birokrasi nasional kedepan.
"Dan tidak ada satupun menteri atau instansi yang keberatan. Anda sampaikan kepada saya. Menteri mana yang keberatan? Pimpinan lembaga mana yang keberatan? Engga ada," tegas dia.
Selain itu, kata dia, penilaian ini juga dilakukan untuk mendukung tujuan Presiden Joko Widodo yang ingin tiga tahun lagi tata kelola pemerintahan menjadi jauh lebih baik. Sehingga, ia berharap penilaian ini dapat menjadi pemicu kementerian atau lembaga untuk saling berbenah diri.
"Seperti anda berkompetisi, kalau tidak ada juaranya bagaimana anda berkejaran dengan yang lain. Ini kan eranya kompetisi, eranya kompetensi. Jadi mau engga mau semua harus berkompetisi untuk mencapai yang lebih baik," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
