medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sudah memperpanjang keabsahan kepengurusan Munas Riau yang diketuai Aburizal Bakrie (Ical). Kepengurusan inilah nantinya yang akan menggelar musyawarah nasional.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Munas Ancol Zainudin Amali untuk menindaklanjuti SK Kemenkumham tersebut Ketua Umum PG Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua PG Umum Munas Jakarta Agung Laksono bersama Ketua Tim Transisi Jusuf Kalla Jakarta segera bertemu.
"Rencananya besok (Rabu, 3 Februari 2016). Tempatnya kami belum tahu," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Dalam pertemuan tersebut, kata Zainuddin, juga bakal dibahas panitia penyelengaraan munas. Sebab, tidak dapat dipungkiri, kepengurusan nantinya harus mengakomodasi dua belah pihak.
"Sehingga penyelenggaranya harus dipastikan tentang objektivitas, kredibilitas, dan harus diterima kedua belah pihak," ujar dia.
Zainuddin belum mau bicara ketika disinggung apakah munas akan membahas calon ketua umum baru. Dia hanya menekankan munas harus diselenggarakan dengan demokratis dan berkeadilan.
"Ini untuk menyelesaikan konflik," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sudah memperpanjang keabsahan kepengurusan Munas Riau yang diketuai Aburizal Bakrie (Ical). Kepengurusan inilah nantinya yang akan menggelar musyawarah nasional.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Munas Ancol Zainudin Amali untuk menindaklanjuti SK Kemenkumham tersebut Ketua Umum PG Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua PG Umum Munas Jakarta Agung Laksono bersama Ketua Tim Transisi Jusuf Kalla Jakarta segera bertemu.
"Rencananya besok (Rabu, 3 Februari 2016). Tempatnya kami belum tahu," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Dalam pertemuan tersebut, kata Zainuddin, juga bakal dibahas panitia penyelengaraan munas. Sebab, tidak dapat dipungkiri, kepengurusan nantinya harus mengakomodasi dua belah pihak.
"Sehingga penyelenggaranya harus dipastikan tentang objektivitas, kredibilitas, dan harus diterima kedua belah pihak," ujar dia.
Zainuddin belum mau bicara ketika disinggung apakah munas akan membahas calon ketua umum baru. Dia hanya menekankan munas harus diselenggarakan dengan demokratis dan berkeadilan.
"Ini untuk menyelesaikan konflik," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
