Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia
Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Ruhut: Jangan Pikir-pikir Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto

K. Yudha Wirakusuma • 12 November 2015 12:40
medcom.id, Jakarta: Rencana penganugrahan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman `Gus Dur` Wahid terus menuai pro-kontra. Bagi yang pro, kedua bekas presiden punya jasa mantan pemimpin bangsa.
 
"Kalau saya, semua presiden adalah pahlawan nasional. Mau Soeharto atau Gus Dur. Jadi enggak usah dipikir-pikir lagi untuk beri gelar pahlawan nasional," kata politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Kamis (12/11/2015).
 
Dia menambahkan, pemerintah tak perlu mendengarkan pihak-pihak yang kontra dengan pemberian gelar untuk Soeharto dan Gus Dur. "Jangan dengarkan orang yang tidak setuju," ucapnya.
 
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu mengatakan, proses pembahasan masih berlangsung di internal Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ryamizard, yang juga Menteri Pertahanan, mengatakan, masyarakat mestinya tak terjebak kontroversi rencana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Baginya, Presiden yang mengklaim sebagai "Bapak Pembangunan" itu memiliki jasa bagi negara.
 
Pihak Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak sembarangan memberikan gelar tanpa memperhitungkan faktor kelayakan. Pada PP No.1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, anggota Dewan ini terdiri atas unsur akademisi sebanyak dua orang; militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak dua orang; serta tiga tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan. Masa baktinya selama lima tahun. Ketua diangkat langsung oleh Presiden RI.
 
Dua tokoh nasional yang rencananya menerima penganugerahan gelar pahlawan adalah Soeharto dan Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 RI. Kontroversi mengiringi rencana tersebut. Terutama terhadap Soeharto terkait dengan sejumlah isu korupsi dan HAM yang belum terjawab.
 
(YDH)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif