Jakarta: Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji mengatakan penyelenggaraan pemilu kerap dibayangi praktik curang para calon, utamanya politik uang. Setidaknya, ada tiga modus politik uang yang terjadi pada pemilu.
"Money politic itu nyogok untuk membeli. Apa yang dibeli? Satu, yang dibeli adalah kursi," ujar Susno dalam diskusi "Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018" di DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018.
Menurut dia, oknum partai politik (parpol) seringkali membeli kursi dengan modus mahar politik sebagai uang operasi. "Yang pasti ujungnya duit," ketus dia.
Kemudian, lanjut dia, politik uang juga dilakukan dengan modus membeli kesempatan dan kekebalan hukum. Oknum parpol kerap melakukan hal tersebut agar terhindar dari jerat hukum para penyelenggara pemilu.
"Apakah itu KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau KPUD (KPU Daerah), apakah itu pengawas, apakah itu aparat penegak hukum. Penyelenggara mulai dari KPU pusat sampai dengan saksi di TPS (tempat pemungutan suara) yang dibeli," beber dia.
Sementara itu, modus ketiga dalam politik uang adalah membeli suara pemilih. Susno pun menyayangkan tindak kecurangan politik uang selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, padahal politik uang merupakan cara kuno.
Baca: MK Terima 39 Permohonan Gugatan Hasil Pilkada
"Dengan berlaku seperti itu, semboyan atau jargon demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan akan berubah menjadi suara rakyat adalah suara duit," kata dia.
Pengamat pemilu Ade Reza Hariyadi punya pandangan yang sama terhadap modus curang praktik politik uang. Ia khawatir bila tak ada tindakan tegas dari penyelenggara pemilu, politik uang akan menjadi hal yang biasa terjadi.
"Kasus politik uang ini menjadi sikap permisif yang di mana akan menjadi suatu hal yang biasa dalam penyelenggaraan pemilu nantinya," pungkas Ade.
Jakarta: Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji mengatakan penyelenggaraan pemilu kerap dibayangi praktik curang para calon, utamanya politik uang. Setidaknya, ada tiga modus politik uang yang terjadi pada pemilu.
"Money politic itu nyogok untuk membeli. Apa yang dibeli? Satu, yang dibeli adalah kursi," ujar Susno dalam diskusi "Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018" di DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018.
Menurut dia, oknum partai politik (parpol) seringkali membeli kursi dengan modus mahar politik sebagai uang operasi. "Yang pasti ujungnya duit," ketus dia.
Kemudian, lanjut dia, politik uang juga dilakukan dengan modus membeli kesempatan dan kekebalan hukum. Oknum parpol kerap melakukan hal tersebut agar terhindar dari jerat hukum para penyelenggara pemilu.
"Apakah itu KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau KPUD (KPU Daerah), apakah itu pengawas, apakah itu aparat penegak hukum. Penyelenggara mulai dari KPU pusat sampai dengan saksi di TPS (tempat pemungutan suara) yang dibeli," beber dia.
Sementara itu, modus ketiga dalam politik uang adalah membeli suara pemilih. Susno pun menyayangkan tindak kecurangan politik uang selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, padahal politik uang merupakan cara kuno.
Baca: MK Terima 39 Permohonan Gugatan Hasil Pilkada
"Dengan berlaku seperti itu, semboyan atau jargon demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan akan berubah menjadi suara rakyat adalah suara duit," kata dia.
Pengamat pemilu Ade Reza Hariyadi punya pandangan yang sama terhadap modus curang praktik politik uang. Ia khawatir bila tak ada tindakan tegas dari penyelenggara pemilu, politik uang akan menjadi hal yang biasa terjadi.
"Kasus politik uang ini menjadi sikap permisif yang di mana akan menjadi suatu hal yang biasa dalam penyelenggaraan pemilu nantinya," pungkas Ade.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
