Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera merekrut pengawas pemilu untuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya. Bawaslu juga tengah melakukan pemetaan perekrutan di empat Provinsi baru tersebut.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu akan segera terbit untuk memperbarui peraturan pemilu yang sebelumnya diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal itulah yang membuat Bawaslu mulai bersiap untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di empat Provinsi yang berada di Papua.
"Kami harus menyiapkan diri untuk proses ini termasuk menyiapkan SDM-nya. Ini kami sedang tracking juga. Karena kalau perppunya keluar maka semua akan lari prosesnya," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, di Malang, Jawa Timur, Senin, 28 November 2022.
Kini, kata Lolly, pihaknya sedang memetakan jajaran SDM mana yang memungkinkan dan tidak untuk direkrut. Lolly juga memastikan pengawas pemilu di empat provinsi baru akan berasal penduduk yang memang berdomisili di wilayah tersebut. SDM yang sebelumnya pernah mendaftar ke Bawaslu sebagai calon pengawas pemilu akan diutamakan.
"Karena itu tadi, yang sudah terpilih harus sudah siap untuk mengawal Pemilu 2024. Tantangan tertinggi pasti di daerah pegunungan, yang ini jadi konsentrasi serius kami juga," terang Lolly.
Lolly menerangkan jumlah Komisioner Bawaslu di Papua kemungkinan akan berubah. Saat ini, Bawaslu memiliki tujuh orang komisioner.
Terkait pendanaan dan infrastruktur di provinsi-provinsi baru, juga akan menjadi perhatian Bawaslu sebagai upaya mengikuti kebijakan politik pemerintahan dan DPR dalam pemekaran Papua.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera merekrut pengawas pemilu untuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya.
Bawaslu juga tengah melakukan pemetaan perekrutan di empat Provinsi baru tersebut.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu akan segera terbit untuk memperbarui peraturan pemilu yang sebelumnya diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal itulah yang membuat Bawaslu mulai bersiap untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di empat Provinsi yang berada di Papua.
"Kami harus menyiapkan diri untuk proses ini termasuk menyiapkan SDM-nya. Ini kami sedang tracking juga. Karena kalau perppunya keluar maka semua akan lari prosesnya," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, di Malang, Jawa Timur, Senin, 28 November 2022.
Kini, kata Lolly, pihaknya sedang memetakan jajaran SDM mana yang memungkinkan dan tidak untuk direkrut. Lolly juga memastikan pengawas
pemilu di empat provinsi baru akan berasal penduduk yang memang berdomisili di wilayah tersebut. SDM yang sebelumnya pernah mendaftar ke Bawaslu sebagai calon pengawas pemilu akan diutamakan.
"Karena itu tadi, yang sudah terpilih harus sudah siap untuk mengawal Pemilu 2024. Tantangan tertinggi pasti di daerah pegunungan, yang ini jadi konsentrasi serius kami juga," terang Lolly.
Lolly menerangkan jumlah Komisioner
Bawaslu di Papua kemungkinan akan berubah. Saat ini, Bawaslu memiliki tujuh orang komisioner.
Terkait pendanaan dan infrastruktur di provinsi-provinsi baru, juga akan menjadi perhatian Bawaslu sebagai upaya mengikuti kebijakan politik pemerintahan dan DPR dalam pemekaran Papua.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id(AGA)
