Jakarta: Indonesia sedang menghadapi banyak ancaman bencana dalam waktu yang nyaris bersamaan. Mulai dari gempa bumi, aktivitas gunung api, hingga kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap lintas negara.
Situasi tersebut membuat Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah tidak hanya sibuk bergerak setelah bencana terjadi.
Ia memerintahkan penyusunan rencana induk mitigasi bencana yang komprehensif agar Indonesia bisa lebih siap menghadapi berbagai skenario bencana. Perintah tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat kabinet virtual mengenai penanggulangan bencana pada Senin (7/9/2026).
Baca juga: Prabowo Minta BRIN Riset Zat Percepat Modifikasi Cuaca dan Drone Penyiram Air
Menurut Prabowo, posisi Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Pacific Ring of Fire membuat ancaman bencana alam menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi secara serius.
"Ini adalah takdir kita sebagai negara yang terletak di Cincin Api, yang menuntut kita untuk senantiasa siap menghadapi situasi semacam itu setiap saat," ujar Prabowo, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Karena itu, pemerintah diminta mengubah pola penanganan bencana. Bukan lagi menunggu kejadian, kemudian bergerak, tetapi menyiapkan personel, peralatan, anggaran, dan strategi sejak jauh-jauh hari.
" Kita sedang mempersiapkan langkah mitigasi; kita tidak boleh menunggu sampai peristiwa terjadi. Kita harus bersiap jauh sebelumnya," tegas Prabowo.
Dari Gempa sampai Gunung Api
Perintah tersebut muncul ketika sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi dampak bencana besar. Di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah masih melakukan pemulihan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 September, gempa tersebut menyebabkan 129 orang meninggal dunia. Lebih dari 98.000 rumah juga mengalami kerusakan, menurut laporan Metro TV.
Ancaman lain datang dari aktivitas vulkanik. Gunung Anak Krakatau yang berada sekitar 150 kilometer dari Jakarta mengalami erupsi pada Jumat malam. Letusan tersebut menyemburkan lava dan abu vulkanik hingga mengganggu aktivitas penerbangan.
Sebanyak delapan bandara sempat menghentikan operasionalnya selama akhir pekan. Gangguan tersebut juga berdampak pada perjalanan udara dan aktivitas masyarakat.
Hingga Selasa pagi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan lima bandara lainnya telah kembali beroperasi. Namun, dua dari delapan bandara yang sebelumnya ditutup masih belum kembali dibuka.
Kebakaran Hutan Juga Jadi Alarm
Belum selesai dengan gempa dan erupsi, Indonesia juga masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Kabut asap dari kebakaran bahkan berpotensi menyebar hingga negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Dampaknya bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kesehatan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, pemerintah berencana meningkatkan penggunaan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca.
Pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan drone berkapasitas angkut besar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemadaman kebakaran dari udara. Selain teknologi, Prabowo meminta penambahan berbagai peralatan yang dibutuhkan di lapangan.
Pemerintah akan meningkatkan pengadaan helikopter, pompa air, mobil pemadam kebakaran, hingga ekskavator berukuran kecil yang dapat digunakan di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau.
Anggaran Mitigasi Bakal Diperkuat
Untuk mendukung strategi tersebut, pemerintah juga akan meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana.
Langkah ini menunjukkan bahwa mitigasi mulai ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan pemerintah, bukan sekadar pengeluaran ketika bencana sudah terjadi.
Prabowo juga meminta seluruh jajaran kabinet dan pejabat terkait menyiagakan sumber daya serta peralatan penanggulangan bencana sebelum kondisi darurat terjadi.
Dalam rapat tersebut, Presiden meminta laporan perkembangan secara menyeluruh mengenai penanganan bencana di Flores, Gunung Anak Krakatau, serta wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Laporan tersebut diminta berasal dari pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga nasional terkait. Bagi Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana, pesan pemerintah kini cukup jelas yakni kesiapan tidak boleh dimulai ketika bencana datang.
Sebab, ketika gempa sudah mengguncang, gunung sudah erupsi, atau api sudah membesar, waktu untuk bersiap sudah jauh lebih sedikit. Mitigasi menjadi kunci agar pemerintah dan masyarakat tidak selalu berada dalam mode “pemadam kebakaran” setelah bencana terjadi.
Jakarta: Indonesia sedang menghadapi banyak ancaman bencana dalam waktu yang nyaris bersamaan. Mulai dari gempa bumi, aktivitas gunung api, hingga kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap lintas negara.
Situasi tersebut membuat
Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah tidak hanya sibuk bergerak setelah bencana terjadi.
Ia memerintahkan penyusunan rencana induk mitigasi bencana yang komprehensif agar Indonesia bisa lebih siap menghadapi berbagai skenario bencana. Perintah tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat kabinet virtual mengenai penanggulangan bencana pada Senin (7/9/2026).
Menurut Prabowo, posisi Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Pacific Ring of Fire membuat ancaman bencana alam menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi secara serius.
"Ini adalah takdir kita sebagai negara yang terletak di Cincin Api, yang menuntut kita untuk senantiasa siap menghadapi situasi semacam itu setiap saat," ujar Prabowo, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Karena itu, pemerintah diminta mengubah pola penanganan bencana. Bukan lagi menunggu kejadian, kemudian bergerak, tetapi menyiapkan personel, peralatan, anggaran, dan strategi sejak jauh-jauh hari.
" Kita sedang mempersiapkan langkah mitigasi; kita tidak boleh menunggu sampai peristiwa terjadi. Kita harus bersiap jauh sebelumnya," tegas Prabowo.
Dari Gempa sampai Gunung Api
Perintah tersebut muncul ketika sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi dampak bencana besar. Di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah masih melakukan pemulihan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 September, gempa tersebut menyebabkan 129 orang meninggal dunia. Lebih dari 98.000 rumah juga mengalami kerusakan, menurut laporan Metro TV.
Ancaman lain datang dari aktivitas vulkanik. Gunung Anak Krakatau yang berada sekitar 150 kilometer dari Jakarta mengalami erupsi pada Jumat malam. Letusan tersebut menyemburkan lava dan abu vulkanik hingga mengganggu aktivitas penerbangan.
Sebanyak delapan bandara sempat menghentikan operasionalnya selama akhir pekan. Gangguan tersebut juga berdampak pada perjalanan udara dan aktivitas masyarakat.
Hingga Selasa pagi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan lima bandara lainnya telah kembali beroperasi. Namun, dua dari delapan bandara yang sebelumnya ditutup masih belum kembali dibuka.
Kebakaran Hutan Juga Jadi Alarm
Belum selesai dengan gempa dan erupsi, Indonesia juga masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Kabut asap dari kebakaran bahkan berpotensi menyebar hingga negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Dampaknya bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kesehatan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, pemerintah berencana meningkatkan penggunaan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca.
Pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan drone berkapasitas angkut besar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemadaman kebakaran dari udara. Selain teknologi, Prabowo meminta penambahan berbagai peralatan yang dibutuhkan di lapangan.
Pemerintah akan meningkatkan pengadaan helikopter, pompa air, mobil pemadam kebakaran, hingga ekskavator berukuran kecil yang dapat digunakan di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau.
Anggaran Mitigasi Bakal Diperkuat
Untuk mendukung strategi tersebut, pemerintah juga akan meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana.
Langkah ini menunjukkan bahwa mitigasi mulai ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan pemerintah, bukan sekadar pengeluaran ketika bencana sudah terjadi.
Prabowo juga meminta seluruh jajaran kabinet dan pejabat terkait menyiagakan sumber daya serta peralatan penanggulangan bencana sebelum kondisi darurat terjadi.
Dalam rapat tersebut, Presiden meminta laporan perkembangan secara menyeluruh mengenai penanganan bencana di Flores, Gunung Anak Krakatau, serta wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Laporan tersebut diminta berasal dari pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga nasional terkait. Bagi Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana, pesan pemerintah kini cukup jelas yakni kesiapan tidak boleh dimulai ketika bencana datang.
Sebab, ketika gempa sudah mengguncang, gunung sudah erupsi, atau api sudah membesar, waktu untuk bersiap sudah jauh lebih sedikit. Mitigasi menjadi kunci agar pemerintah dan masyarakat tidak selalu berada dalam mode “pemadam kebakaran” setelah bencana terjadi.
(SAW)
