Pemerintah Diminta Memprioritaskan Penggunaan Vaksin Halal

Jakarta: Pemerintah diminta memprioritaskan penggunaan vaksin covid-19 yang sudah memperoleh sertifikasi halal. Vaksin halal dianggap sebagai jawaban hambatan perluasan vaksinasi. "Fakta di lapangan menunjukkan, masih bayak warga yang enggan divaksin karena ragu atas kehalalan vaksin yang ada," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay melalui keterangan tertulis, Kamis, 23 Desember 2021. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan peningkatan standar vaksin harus dilakukan pemerintah. Sebab, penggunaan vaksin sebelumnya hanya berdasarkan izin emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dia menyampaikan rekomendasi prioritas vaksin halal kemungkinan dibahas di Komisi IX DPR seusai masa reses awal Januari 2022. Selain Kementerian Kesehatan (Kemenkes), komisi yang membidangi kesehatan itu akan mengundang pihak lain menindaklanjuti penggunaan vaksin covid-19 yang memiliki sertifikat halal. "Nanti juga harus melibatkan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) di dalamnya," ujar dia. Baca: Antisipasi Meluasnya Varian Omicron, Pemerintah Terus Perbanyak Tenaga Vaksinator Sebelumnya, Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengajak masyarakat, terutama umat muslim menggunakan vaksin yang telah memperoleh sertifikasi halal. Menurut dia, kehalalan vaksin sangat penting bagi umat Islam. Menurut dia, penggunaan vaksin tidak halal bakal berdampak besar bagi umat muslim. Salah satunya, berkaitan dengan kesahan ibadah yang dijalankan.