Jakarta: Partai NasDem menentang keras politik identitas di kontestasi politik Indonesia, khususnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Politik tersebut mengancam keutuhan bangsa dan negara.
"Bagi indonesia itu hal yang sangat berbahaya kalau dijadikan komoditas politik karena kita sebuah negara yang berbangsa-bangsa (majemuk)," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dalam dalam diskusi Crosscheck Medcom.id bertema Deklarasi Janggal Demi Label Radikal, Minggu, 12 Juni 2022.
Di sisi lain, dia menilai manuver politik itu masih laku karena tak ada upaya keluar dari penggunaan hal tersebut. Jenis politik itu gampang memengaruhi pilihan publik.
"Orang dengan politik identitas bisa mengamankan posisinya," ungkap dia.
Baca: Muhaimin Ingin Berpasangan dengan Sri Mulyani di Pilpres 2024
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menilai politik identitas dianggap sebagai antitesis politik uang. Sebab, politik uang membutuhkan dana yang besar.
"Itu yang paling gampang dijual," ujar Willy.
Tak mengherankan politik identitas sangat terlihat dalam kontestasi di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut dimulai semenjak Pilpres 2024.
"Berkaca pada dua kali pemilu terakhir, itu (politik identitas) sangat renyah, sangat organis itu kemudian untuk dikonsumsi," sebut dia.
Jakarta: Partai NasDem menentang keras politik identitas di kontestasi politik Indonesia, khususnya Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024. Politik tersebut mengancam keutuhan bangsa dan negara.
"Bagi indonesia itu hal yang sangat berbahaya kalau dijadikan komoditas politik karena kita sebuah negara yang berbangsa-bangsa (majemuk)," kata Ketua DPP
Partai NasDem Willy Aditya dalam dalam diskusi
Crosscheck Medcom.id bertema Deklarasi Janggal Demi Label Radikal, Minggu, 12 Juni 2022.
Di sisi lain, dia menilai manuver politik itu masih laku karena tak ada upaya keluar dari penggunaan hal tersebut. Jenis politik itu gampang memengaruhi pilihan publik.
"Orang dengan politik identitas bisa mengamankan posisinya," ungkap dia.
Baca:
Muhaimin Ingin Berpasangan dengan Sri Mulyani di Pilpres 2024
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menilai politik identitas dianggap sebagai antitesis politik uang. Sebab, politik uang membutuhkan dana yang besar.
"Itu yang paling gampang dijual," ujar Willy.
Tak mengherankan politik identitas sangat terlihat dalam kontestasi di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut dimulai semenjak
Pilpres 2024.
"Berkaca pada dua kali pemilu terakhir, itu (politik identitas) sangat renyah, sangat organis itu kemudian untuk dikonsumsi," sebut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)