Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR

Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Pemerataan Pembangunan Rakyat Papua

Juven Martua Sitompul • 30 Juni 2022 18:18
Jakarta: DPR menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.
 
Pengesahan 3 UU Provinsi baru Papua dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Juni 2022. UU yang disahkan adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan.
 
"UU ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia," kata Ketua DPR Puan Maharani usai Rapat Paripurna.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk Papua Selatan, ibu kotanya berkedudukan di Kabupaten Merauke. Sementara itu, ibu kota Papua Tengah adalah Kabupaten Nabire.
 
Lau, ibu kota Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya. Puan menegaskan pembahasan UU DOB Papua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 
"Tentu selama proses panjang itu sudah dibahas juga efektiviyas UU ini untuk penyebaran pembangunan di Papua. DPR akan terus mengawasi pelaksanaan UU ini," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
 
Puan memastikan DPR telah mengakomodir kepentingan rakyat Papua dalam UU DOB. Salah satunya, terkait syarat maksimal usia aparatur sipil negara (ASN) orang asli Papua yang lebih dibandingkan daerah lain, yakni kategori tenaga honorer dan CPNS yang batas usianya naik menjadi 48 tahun dan 50 tahun untuk tenaga honorer.
 
"Lewat ketiga UU ini, ASN di wilayah DOB Papua akan diprioritaskan diisi orang asli Papua. Saya berharap agar peraturan teknisnya bisa segera dikeluarkan agar menjamin keberadaan orang asli Papua,” kata Puan.
 

Baca: DPR Sahkan 3 RUU Pemekaran Papua


Mantan Menko PMK itu pun menyoroti soal DOB Papua yang berpengaruh terhadap alokasi kursi di DPR sebab pemekaran daerah memperkecil daerah pemilihan (dapil) dalam pemilihan umum (pemilu). Puan mengingatkan agar persoalan ini segera diatasi mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.
 
"Komisi II DPR dan Pemerintah kami harapkan segera berkoordinasi dengan KPU untuk membahas masalah Dapil ini. Termasuk juga dalam hal pemilihan gubernur di ketiga provinsi baru tersebut," kata cucu Proklamator RI Soekarno (Bung Karno) tersebut.
 
Papua Selatan akan meliputi 4 kabupaten, yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Sementara itu, Papua Tengah meliputi 8 kabupaten, yakni Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
 
Kemudian, Papua Pegunungan akan memiliki 9 kabupaten. Sembilan kabupaten itu antara lain Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lani Jaya, dan Nduga.
 
"Kita berharap agar UU ini dapat bermanfaat bagi rakyat Papua karena cita-cita dari kita semua adalah agar saudara-saudara kita yang berada di sisi timur nusantara ikut merasakan pemerataan ekonomi sosial dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Papua,” tegas Puan.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif