Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Omnibus Law Aturan Adil untuk Pekerja dan Pengusaha

Nasional Omnibus Law
M Sholahadhin Azhar • 13 Februari 2020 21:44
Jakarta: Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna, menyebut Rancangan Undang-Undang Omnibus Law merupakan terobosan penting. Sebab niat pemerintah menciptakan beleid yang berkeadilan baik bagi pekerja maupun pengusaha.
 
"Omnibus Law ini tidak hanya terkait Pekerja atau Ketenagakerjaan, namun juga terkait penyederhanaan Izin mendirikan usaha. Misalnya saja, salah satu point RUU ini yakni tentang bolehnya mendirikan PT Perseorangan, tidak harus Perseroan," kata I Ktut dalam diskusi di Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2020.
 
Keberpihakan pada pekerja ditunjukkan melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Kesejahteraan pekerja berusaha didongkrak dengan pemenuhan hak-hak mereka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Misalnya mengenai mekanisme upah. Bagaimana seorang buruh dibayar sesuai jam kerja. Mereka yang bekerja penuh waktu atau 8 jam kerja sehari, harus diberi upah harian atau bulanan. Sementara yang bekerja paruh waktu diberi upah perjam.
 
Omnibus Law Aturan Adil untuk Pekerja dan Pengusaha
Puluhan Ribu Buruh Tuntut Ikut Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Foto: Dok Istimewa
 
Di sisi lain, RUU Omnibus Law juga memperhatikan perusahaan pelanggar hukum. Pemindahan kategorisasi dari hukum pidana ke perdata tak mengurangi tanggung jawab perusahaan. Pelanggaran besar tetap akan diganjar sesuai hukum yang berlaku.
 
"Misalnya terkait pelanggaran hak pekerja ataupun kecelakan kerja yang dikarenakan kesalahan perusahaan, tentunya akan tetap ada hukum pidana," tegasnya.
 
Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa Omnibus Law hanya merevisi, bukan mencabut undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, perbaikan undang-undang lebih efisien, karena lebih terarah dan cepat dilaksanakan.
 
Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas Pengupahan, Kemenakertrans, Amelia Diatri Tuangga Dewi menyatakan bahwa RUU Omnibus Law merupakan kompilasi UU. Berikut dengan penyesuaian hukum di Indonesia dan UU yang berlaku di dunia internasional.
 
"Melalui Omnibus Law, mekanisme perubahan hukum dapat lebih cepat dilakukan. Misalnya saja, melalui RUU Cipta Kerja kita dapat memanusiakan manusia. RUU Cipta Kerja ini diperuntukan untuk menghadapi situasi dan kondisi kontemporer yang sudah tidak relevan lagi apabila dihadapkan dengan UU Ketenagakerjaan yang sudah berumur dua dekade," kata Amelia.
 

 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif