Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. Dok. Kementerian Kesehatan
Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. Dok. Kementerian Kesehatan

Rencana Pemberian Booster untuk Jemaah Umrah Masih Dibahas

Atalya Puspa • 06 Oktober 2021 10:40
Jakarta: Pemerintah belum bisa memastikan pemberian vaksin dosis ketiga atau vaksin booster kepada calon jemaah umrah. Rencana pemberian vaksin booster itu masih dalam tahap pembahasan bersama dengan pemerintah Arab Saudi.
 
"Masih dibicarakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri," kata  juru bicara vaksinasi covid-19 Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Rabu, 6 Oktober 2021.
 
Siti belum bisa memastikan mekanisme pemberian vaksin booster kepada calon jemaah umrah untuk berangkat ke Tanah Suci. Termasuk, jenis vaksinnya.

Baca: Jokowi Divaksin Booster pada 2022
 
Sebelumnya, persiapan penyelenggaraan ibadah umrah telah dibahas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) bersama tim Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Telkom selaku operator aplikasi PeduliLindungi.
 
Sesditjen PHU Ramadhan Harisman mengatakan, pembahasan dilakukan sejak awal untuk persiapan sekaligus mitigasi jika pemerintah Arab Saudi memberikan izin keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia. Apalagi, penanganan covid-19 di Indonesia terus membaik dengan ditandai terus menurunnya kasus positif.
 
“Ini memang harus dipersiapkan sejak awal sehingga kalau ada kebijakan terbaru dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan umrah, kita sudah siap,” ujar Ramadhan.
 
Menurut dia, ada sejumlah isu yang berkembang dalam rapat ini. Pertama, terkait pemanfaatan vaksin booster. Dalam rapat ini dibahas beragam kemungkinan skema pemanfaatan booster, termasuk apakah dimungkinkan dengan skema berbayar.
 
“Kami mengajak Kemenkes dan Kemenlu untuk bersinergi dalam upaya diplomasi, agar jemaah yang sudah vaksin dengan dua dosis lengkap tidak perlu lagi menggunakan booster," ujar dia.
 
Jika memang harus menggunakan booster, Ramadhan meminta skema pemanfaatannya. "Ini tentunya memerlukan kebijakan. Ini akan kami konsultasikan di level pimpinan masing-masing kementerian,” kata dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan