Anggota DPR Fadli Zon. Istimewa
Anggota DPR Fadli Zon. Istimewa

Komentari Putusan MK Terkait UU Ciptaker, Fadli Zon Diadukan Ke MKD

Anggi Tondi Martaon • 30 November 2021 01:13
Jakarta: Anggota DPR Fadli Zon diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Eks Wakil Ketua DPR itu dilaporkan karena cuitannya terkait putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
 
Dalam cuitannya, Fadli menyebut UU Ciptaker seharusnya dibatalkan. Sebab, banyak masalah dan menuding invisible hand dalam proses pembahasan.
 
"Telah diterima pengaduan tersebut oleh sekretariat sekitar pukul 11.05 WIB," kata pelapor Fadli Zon, Gusnaidi Hetminado (Teddy Gusnaidi), melalui keterangan tertulis, Senin, 29 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ada tiga pertimbangan dalam pelaporan Fadli ke MKD. Pertama, anggota Komisi I seharusnya menghormati UU Ciptaker sebagai produk hasil dari legislasi di DPR.
 
"Bukan membuat framing dengan menuding seolah-olah produk UU Cipta Kerja hasil legislasi tersebut adalah negatif atau buruk. Seharusnya dia memberikan usul dan saran yang positif di dalam proses pembahasannya di DPR," ungkap dia.
 
Kedua, dia mempermasalahkan tudingan Fadli terkait adanya campur tangan invisible hand dalam proses pembahasan. Menurut Teddy, tudingan tersebut sangat berbahaya karena bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses legislasi di DPR.
 
"Ini seolah-olah menuduh pemerintah dan DPR membuat UU titipan, terlebih ini dapat dikategorikan merendahkan, menghina lembaga DPR," sebut dia.
 
Baca: MK Perintahkan UU Cipta Kerja Diperbaiki dalam 2 Tahun
 
Terakhir, dia menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada putusan MK. Padahal, regulasi sapu jagat sektor perekonomian itu masih tetap berlaku.
 
Dia pun menilai pernyataan Fadli merendahkan DPR dan MK. Sebagai anggota dewan, Fadli selayaknya menjaga muruah kedua lembaga tersebut.
 
"Dia seharusnya menjaga nama baik dan wibawa lembaga DPR," ujar dia.
 
Sebelumnya, Fadli mengomentari putusan MK terkait UU Ciptaker. Dia menyebut seharusnya MK membatalkan UU Ciptaker.
 
"UU ini harusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi dan banyak masalah sejak awal proses. Terlalu banyak 'invisible hand'. Kalau diperbaiki dalam dua tahun, artinya tak bisa digunakan yang belum diperbaiki," tulis Fadli di akun Twitter-nya @fadlizon, Senin, 29 November 2021.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif