Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak mau ambil pusing terkait langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hendak melanujutkan kelanjutan rencana pemecatan dirinya. Ia mempersilakan PKS untuk melanjutkan proses hukum.
"Saya dengar, terakhir PKS tidak dapat kursi kan, yang penting saya diganti. Ya silakan saja," kata Fahri, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Januari 2018.
Namun, ia mengingatkan untuk mengganti pimpinan DPR harus memiliki alasan. Menurutnya, pemecatan dirinya tak memiliki alasan.
"Dalam undang-undang mengatakan bahwa status dari pimpinan DPR itu adalah satu kesatuan, kolektif kolegial. Sehingga, kalau ada proses atau pergantian pun alasannya berat sekali," terang Fahri.
Baca: PKS Bakal Ajukan Kasasi Soal Pemecatan Fahri Hamzah
Sebelumnya, PKS akan mengajukan kasasi terhadap kemenangan Fahri soal pemecatannya. Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan Mardani Ali Sera menegaskan PKS bakal mengikuti peraturan yang berlaku.
"Keputusan pengadilan harus dihormati dan PKS akan melanjutkan proses hukum ini hingga berkekuatan tetap," kata Mardani beberapa waktu lalu.
Hakim memutuskan PKS harus mengembalikan status Fahri sebagai kader, sebagai anggota DPR dan tidak mengganggu posisinya sebagai wakil ketua DPR. DPP PKS juga dikenai sanksi dengan membayar sebesar Rp30 miliar.
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak mau ambil pusing terkait langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hendak melanujutkan kelanjutan rencana pemecatan dirinya. Ia mempersilakan PKS untuk melanjutkan proses hukum.
"Saya dengar, terakhir PKS tidak dapat kursi kan, yang penting saya diganti. Ya silakan saja," kata Fahri, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Januari 2018.
Namun, ia mengingatkan untuk mengganti pimpinan DPR harus memiliki alasan. Menurutnya, pemecatan dirinya tak memiliki alasan.
"Dalam undang-undang mengatakan bahwa status dari pimpinan DPR itu adalah satu kesatuan, kolektif kolegial. Sehingga, kalau ada proses atau pergantian pun alasannya berat sekali," terang Fahri.
Baca: PKS Bakal Ajukan Kasasi Soal Pemecatan Fahri Hamzah
Sebelumnya, PKS akan mengajukan kasasi terhadap kemenangan Fahri soal pemecatannya. Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan Mardani Ali Sera menegaskan PKS bakal mengikuti peraturan yang berlaku.
"Keputusan pengadilan harus dihormati dan PKS akan melanjutkan proses hukum ini hingga berkekuatan tetap," kata Mardani beberapa waktu lalu.
Hakim memutuskan PKS harus mengembalikan status Fahri sebagai kader, sebagai anggota DPR dan tidak mengganggu posisinya sebagai wakil ketua DPR. DPP PKS juga dikenai sanksi dengan membayar sebesar Rp30 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
