Tegas, Said Abdullah Minta Pemerintah Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel

Jakarta: Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah memberikan komentar keras seputar agresi atau serangan terbuka yang dilakukan Israel terhadap beberapa negara. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas dan mendesak PBB untuk menghentikan aksi Israel. Said menilai, Israel setidaknya telah melancarkan serangan teradap enam negara, antara lain; Palestina, Libanon, Iran, Yaman, Suriah dan Irak. Jika diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara tersebut, dan tidak mendapat sanksi apapun dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). "Terbaru Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, dan Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional." ujar Ketua DPP PDI Perjuangan itu.   Menurutnya, tindakan Israel ini berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah, dan berdampak massif terhadap kemanusiaan. Untuk menghindari eskalasi konflik lebih luas dan mematikan, yang dapat mengganggu perdamaian dunia, dan menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara dan kemanusiaan, Said mencatat ada 5 poin yang hendaknya ditempuh pemerintah Indonesia.   5 Poin Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia terkait Aksi Israel 1. Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkrit untuk resolusi konflik di Timur Tengah. 2. Pemerintah perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif, dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 3. Bersama-sama dengan negara negara konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum. 4. Mengajak negara negara konferensi Islam da ASEAN melalui PBB untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan atau memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan. 5. Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.