medcom.id, Jakarta: Disharmoni komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan kasat mata. Disharmonisasi terjadi karena banyak oknum ingin menyetir kebijakan Jokowi dalam mengambil keputusan.
"Sepertinya komunikasi yang terlihat merenggang itu juga karena ada banyak politisi PDIP yang merasa punya hotline ke Presiden dan mau mengatur-ngatur negara sesuai kehendaknya," kata pengamat politik Nico Harjanto kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Nico Harjanto mencontohnya adanya permintaan dari partai pendukung yang ingin menitipkan sejumlah nama untuk duduk di tempat yang strategis, seperti direksi dan komisaris sebuah BUMN.
Harjarto menjelaskan, komunikasi antara Presiden dengan partai pendukung Jokowi sedikit ditutupi. Agar tidak ada partai pendukung ikut campur terhadap kebijakan pemerintah. "Itu yang membuat terkadang upaya pemaksaan kehendak dibentengi di Istana," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI P Andreas Hugo Pareira membantah ada disharmonisasi komunikasi antara Presiden Jokowi dan partai politik pengusungnya.
"Bukan begitu, Ibu Mega hanya menyampaikan beberapa poin yang mengingatkan kader dalam kapasitasnya sebagai ketua umum. Buktinya Jokowi hadir dalam kongres dan ikut berkomunikasi di sana," kata Andreas.
medcom.id, Jakarta: Disharmoni komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan kasat mata. Disharmonisasi terjadi karena banyak oknum ingin menyetir kebijakan Jokowi dalam mengambil keputusan.
"Sepertinya komunikasi yang terlihat merenggang itu juga karena ada banyak politisi PDIP yang merasa punya
hotline ke Presiden dan mau mengatur-ngatur negara sesuai kehendaknya," kata pengamat politik Nico Harjanto kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Nico Harjanto mencontohnya adanya permintaan dari partai pendukung yang ingin menitipkan sejumlah nama untuk duduk di tempat yang strategis, seperti direksi dan komisaris sebuah BUMN.
Harjarto menjelaskan, komunikasi antara Presiden dengan partai pendukung Jokowi sedikit ditutupi. Agar tidak ada partai pendukung ikut campur terhadap kebijakan pemerintah. "Itu yang membuat terkadang upaya pemaksaan kehendak dibentengi di Istana," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI P Andreas Hugo Pareira membantah ada disharmonisasi komunikasi antara Presiden Jokowi dan partai politik pengusungnya.
"Bukan begitu, Ibu Mega hanya menyampaikan beberapa poin yang mengingatkan kader dalam kapasitasnya sebagai ketua umum. Buktinya Jokowi hadir dalam kongres dan ikut berkomunikasi di sana," kata Andreas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
