Besok, Presiden Jokowi Bahas soal Arcandra

medcom.id, Vientiane: Presiden Joko Widodo belum mendapat laporan soal penyelesaian kewarganegaraan Arcandra Tahar. Besok, Presiden akan membahas soal ini dengan pejabat terkait. Arcandra sempat menduduki kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabinet Kerja. Belum genap 20 hari bekerja, Arcandra tersandung masalah kewarganegaraan. Pesan berantai menyebut Arcandra memegang paspor Amerika Serikat. 15 Agustus, Presiden mengambil tindakan, ia memberhentikan Arcandra secara hormat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membenarkan Arcandra sempat berstatus warga Negara Amerika Serikat. Namun, saat rapat dengan Komisi Hukum DPR, Rabu 7 September, Yasonna menyampaikan, sekarang status Arcandra 100 persen warga negara Indonesia. Ia menjelaskan, pada 12 Agustus, Arcandra mengajukan permohonan pencabutan kewarganegaraan Amerika Serikat. Pada 15 Agustus, otoritas Amerika Serikat mengabulkan permohonan Arcandra dengan menerbitkan sertifikat kehilangan kewarganegaraan Negara Adi Kuasa tersebut. Presiden mengaku belum mendapat laporan detail proses Arcandra menjadi WNI. Sebab sejak akhir pekan lalu, Presiden sibuk menghadiri KTT G20 di Tiongkok, lalu terbang ke Laos untuk mengikuti KTT ASEAN. "Saya belum mendapat laporan secara penuh kronologis pengurusannya seperti apa, kemudian sekarang sudah pegang WNI dengan proses seperti apa," kata Presiden Jokowi usai penutupan KTT ASEAN di Vientiane, Laos, Kamis (8/9/2016). Malam ini, Presiden tiba di Tanah Air. Besok, salah satu agenda Presiden adalah membahas soal kewarganegaraan Arcandra. "Kalau sudah sampai besok pagi, langsung akan saya panggil (pejabat terkait)," ujar Presiden. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga mengomentari soal calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Budi Gunawan. Presiden menegaskan segera melantik Budi sebagai Kepala BIN. "Kalau memang sudah disetujui, suratnya sudah sampai ke saya, secepatnya saya lantik," tegas Presiden. DPR sudah mengesahkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dalam sidang paripurna. Persetujuan itu merupakan tindak lanjut hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, Rabu 7 September. Dalam laporan di sidang paripurna hari ini, Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, seluruh fraksi sepakat menerima Budi sebagai Kepala BIN.