Mendagri Menilai Wajar Dana Kelurahan Dipolitisasi

M Sholahadhin Azhar 23 Oktober 2018 06:33 WIB
Dana Kelurahan
Mendagri Menilai Wajar Dana Kelurahan Dipolitisasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai wajar rencana program dana kelurahan banyak menuai kritik. Ia juga tak heran jika program itu dipolitisasi.

"Ya kalau dikait-kaitkan politik ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan semua pasti diisukan 'kok dekat dengan Pilpres'," kata Tjahjo di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Senin, 22 Oktober 2018.

Padahal, kata dia, rencana pemberian dana pada kelurahan sudah diusulkan sejak dua tahun lalu. Dana tersebut nantinya termaktub dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Itu bisa menepis asumsi prgram tersebut tidak terkait dengan manuver politik apapun.


Apabila nanti telah disetujui, kata Tjahjo, alokasi dana itu telah mengantongi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Dipisahkanlah, di perencanaan anggaran itu bukan bagian dari politik, karena anggaran ini disetujui bersama oleh DPR," tegas Tjahjo.

Menurut dia, dana ini akan berbeda dengan dana desa. Jumlahnya dipastikan lebih kecil dan stimultan, atau bersifat sebagai pemantik. Sebab, dalam tata kelola pemerintahan, kelurahan berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selama ini, kata Tjahjo, kelurahan telah mendapat dana dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota. "Seandainya nanti rapat di DPR disetujui itu semata-mata hanya stimulan, entah itu Rp 100 juta atau berapa bukan sama dengan (dana) desa," imbuh Tjahjo.

Ia merinci, ada 8.485 kelurahan di Indonesia yang bakal jadi target aliran dana. Pun demikian, Tjahjo tak bisa memastikan masing-masing dana di tiap kelurahan. Pembahasan tentang itu akan dirumuskan bersama di DPR.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id