Jakarta: Pemerintah dan DPR diminta tak buru-buru mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU seharusnya dibahas bersama akademisi dan pimpinan KPK.
“Kami berharap pembahasan itu jangan terburu-terburu, memperbanyak menyerap aspirasi,” kata Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 September 2019.
Ruki sebagai pihak yang terlibat dalam perumusan UU KPK mengaku belum mengetahui secara rinci poin draf revisi UU KPK. Ia baru mengetahui perihal itu dari media massa.
“Seperti apa perubahannya itu kita tahunya (dari media massa) SP3, dewan pengawas, soal SDM, status penyidik dan soal penyadapan. Tapi seperti apa perubahannya dalam kalimat itu belum tahu. Karena itu yang akan menjadi norma hukum, kita belum tahu,” ucap dia.
Hal senada juga disampaikan eks Komisioner KPK Chandra M Hamzah. Ia meminta DPR dan pemerintah membahas revisi UU KPK dengan kepala dingin.
“Pembahasan yang mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru. Karena berpotensi memunculkan hal yang tidak baik,” ujarnya.
Revisi UU KPK harus dibahas dengan tenang dan objektif. Ia mengatakan pemberantasan korupsi di Tanah Air tidak boleh berhenti dan harus menjadi komitmen bersama.
Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas menyebut mantan pimpinan siap dilibatkan dalam pembahasan revisi itu. Apalagi, mereka ikut menyusun UU KPK yang sebelumnya.
“Kami tetap mengimbau pimpinan yang sekarang, kalau memang kami layak dianggap narasumber kami juga siap kapan saja dipanggil Presiden dan kami sudah merumuskan apa yang ada di pikiran kami,” kata Erry.
Jakarta: Pemerintah dan DPR diminta tak buru-buru mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU seharusnya dibahas bersama akademisi dan pimpinan KPK.
“Kami berharap pembahasan itu jangan terburu-terburu, memperbanyak menyerap aspirasi,” kata Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 September 2019.
Ruki sebagai pihak yang terlibat dalam perumusan UU KPK mengaku belum mengetahui secara rinci poin draf revisi UU KPK. Ia baru mengetahui perihal itu dari media massa.
“Seperti apa perubahannya itu kita tahunya (dari media massa) SP3, dewan pengawas, soal SDM, status penyidik dan soal penyadapan. Tapi seperti apa perubahannya dalam kalimat itu belum tahu. Karena itu yang akan menjadi norma hukum, kita belum tahu,” ucap dia.
Hal senada juga disampaikan eks Komisioner KPK Chandra M Hamzah. Ia meminta DPR dan pemerintah membahas revisi UU KPK dengan kepala dingin.
“Pembahasan yang mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru. Karena berpotensi memunculkan hal yang tidak baik,” ujarnya.
Revisi UU KPK harus dibahas dengan tenang dan objektif. Ia mengatakan pemberantasan korupsi di Tanah Air tidak boleh berhenti dan harus menjadi komitmen bersama.
Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas menyebut mantan pimpinan siap dilibatkan dalam pembahasan revisi itu. Apalagi, mereka ikut menyusun UU KPK yang sebelumnya.
“Kami tetap mengimbau pimpinan yang sekarang, kalau memang kami layak dianggap narasumber kami juga siap kapan saja dipanggil Presiden dan kami sudah merumuskan apa yang ada di pikiran kami,” kata Erry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
