Perwakilan unsur fusi PPP, Akhmad Muqowam mendesak percepat Muktamar di 2020. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.
Perwakilan unsur fusi PPP, Akhmad Muqowam mendesak percepat Muktamar di 2020. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Unsur Fusi PPP Desak Percepat Muktamar di 2020

Nasional ppp
Whisnu Mardiansyah • 12 Desember 2019 02:46
Jakarta: Perwakilan unsur fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari NU, Parmusi, Perti, dan Syarikat Islam mendesak DPP PPP segera melaksanakan hasil Resolusi Patra-Kuningan. Salah satu poinnya adalah segera digelarnya Muktamar yang konstitusional paling lambat Februari 2020.
 
"Kami mendesak DPP dan DPW PPP seluruh Indonesia agar segera melaksanakan Muktamar yang konstitusional paling lambat Februari 2020 yang didahului dengan Muktamar ke-V sesuai AD/ART," kata perwakilan unsur fusi PPP, Akhmad Muqowam di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019.
 
Mengakhiri dualisme yang tak kunjung usai, Muqowam meminta DPP PPP menegakkan AD/ART. Khususnya kepemimpinan dalam rangka melaksanakan Mukernas dan Muktamar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebagai salah satu partai tertua, PPP harus kembali ke khitahnya sebagai saluran aspirasi, wadah perjuangan, dan dapat menjadi infrastruktur politik umat Islam dengan memperkokoh enam prinsip perjuangan dan lima khidmat PPP.
 
"Kami juga meminta kepada seluruh pemangku kepentingan PPP untuk menjadikan Muktamar sebagai perwujudan komitmen bagi tumbuh dan berkembangnya PPP mulai dari tingkat pusat sampai tingkat terbawah, baik dalam tataran struktur maupun kultural," jelasnya.
 
Mantan Wakil Ketua DPD itu juga meminta senior dan tokoh PPP tetap selalu memantau, memperhatikan pelaksanaan Muktamar nanti. Senior partai harus berani mengambil langkah yang dianggap perlu demi menjamin keberadaan PPP sebagai alat perjuangan politik umat Islam di Indonesia.
 
Menurut dia, seluruh kader PPP yang ada di internal maupun eksternal struktur partai harus menjaga muruah dan soliditas partai. Muqowam juga menjelaskan besaran ambang batas parlemen akan menjadi faktor determinan bagi eksistensi PPP pada pemilu berikutnya.
 
"Hal itu di samping banyak faktor lain yang dapat dijadikan sebagai faktor sebab dan akibat, baik dari aspek girah keberagaman, akhlak moralitas, legalitas, lingkungan strategis, maupun dari perspektif internal dan eksternal PPP," pungkasnya.
 

(HUS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif