Andi Widjajanto: Tak Ada Manuver Politik Abraham

medcom.id, Jakarta: Mantan Anggota Tim 11 atau tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2014, Andi Widjajanto, menyebut Ketua KPK Abraham Samad tak melakukan manuver politik apa pun untuk menggolkan diri sebagai calon wakil presiden. Sebab, ada etika kelembagaan di komisi antirasywah yang membatasinya. "Setahu saya (manuver) itu tidak dimungkinkan karena pak Abraham tidak bergerak sendirian tanpa pengawalan KPK," kata Andi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2015). Tapi, Andi belum bisa memastikan manuver politik Abraham apa yang dimaksudkan Sekjen PDIP Hasto Kristanto dan bekas anggota tim sukses Jokowi, A.M. Hendropriyono, yang dilontarkan pada konferensi pers, siang tadi. Tudingan soal manuver itu masih terkait penetapan Komjen Budi Gunawan, mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, sebagai tersangka oleh KPK. Hasto menyebut, Abraham sempat mengadakan pertemuan dengan sejumlah elite partai koalisi untuk melobi pencawapresannya. Andi enggan berspekulasi soal dugaan penetapan BG sebagai tersangka adalah balas dendam politik Abraham akibat kegagalannya jadi cawapres Jokowi. "Saya enggak bisa konfirmasi soal itu. Saya belum dengar pernyataan mas Hasto. Belum ada konfirmasi," Andi berkilah. Yang jelas, Andi berkata, memang ada nama Abraham dalam daftar tujuh nama cawapres Jokowi yang digodok Tim 11 sejak dibentuk Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Yogyakarta, Februari 2014. "Di tim memang dipertimbangkan nama pak Abraham Samad sebagai cawapres," terang Andi. Tim, lanjutnya, menganalisis tujuh nama itu dengan mencari data rekam jejak sekaligus mewawancarainya. Khusus untuk Abraham, kata Andi, pihaknya mengalami kesulitan untuk bertemu dan berbicara secara langsung. "Karena ada etika kelembagaan di KPK, jadi kami tidak bisa bertemu, berbicara dengan pak Abraham Samad. Kami lakukan hanya mengandalkan data-data publik yang tersedia," tutur Andi. Untuk proses hukum yang dikenakan terhadap Budi sendiri, dia menyatakan Presiden sepenuhnya menyerahkan proses itu kepada KPK. Ia pun mengisyaratkan pihaknya tak merekomendasikan penon-aktifan BG dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) Polri. "Kepada individu pak BG sendiri, dan itu yang diberikan kesempatan oleh pak Jokowi tentang individu pak BG, sehingga pak BG belum dilantik sebagai Kapolri." Andi menyebut, Jokowi belum memberi pandangan terkait kemungkinan adanya lobi politik demi mengakurkan antarlembaga hukum serta partai koalisi pendukung pemerintah. "Saya pikir belum ada arahan perubahan apa pun tentang posisi Presiden dalam proses politik dan hukum dalam pergantian kapolri," dalihnya. Menurut Andi, Istana enggan terlarut dengan konflik antarlembaga dalam hal penetapan Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG). Posisi Jokowi tak berubah sejak menunjuk Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas-tugas Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Terlebih, proses politiknya di DPR relatif sudah rampung. "Presiden sekarang memberi kesempatan kepada pak Budi Gunawan untuk menyelesaikan dulu proses hukumnya. Selama itu terjadi, pak BG, pelantikannya sebagai Kapolri ditunda," tambah dia. Ditunda sampai kapan? "Maksimal sampai ada kejelasan stastus dari pak BG," ucapnya singkat, tanpa merinci status hukum macam apa, sembari tergesa masuk ke ruang rapat koordinasi Presiden dengan para Bupati.