medcom.id, Jakarta: Kementerian Pertanian diminta serius menghadapi masalah subsidi pupuk yang sampai sekarang dianggap masih bermasalah. Hal ini disampaikan salah seorang anggota Komisi IV DPR, Rofi Munawar.
“Swasembada beras yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2016 terancam gagal, jika pemerintah tidak segera menuntaskan persoalan pupuk yang selama ini masih terjadi,” kata Rofi Munawar dalam keterangan persnya yang diterima metrotvnews.com (22/4/2015).
Untuk menanggulangi masalah subsidi pupuk ini, kata Rofi, DPR sudah meminta Kementerian Pertanian untuk menaikkan anggaran pupuk. Hal ini dilakukan guna melindungi kebutuhan petani akan tersedianya pupuk.
“Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Prasarana dan sarana pertanian kementerian pertanian untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani sesuai dengan UU nomer 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dengan cara menaikan kuantum pupuk pada APBN tahun 2016," ungkap Rofi.
Hal ini menjadi kenyataan, anggaran subsidi pupuk tahun 2015 dalam APBN 2015 mencapai Rp28,5 triliun yang sebelumnya hanya sebesar Rp21 triliun.
Adapun anggaran subsidi pupuk yang diusulkan pada APBN-P tahun 2015 Rp39 triliun terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp28,2 Triliun, pelunasan kurang bayar TA 2012 sebesar Rp3,6 Triliun (sudah dibayarkan per Februari 2015) dan Pelunasan kurang bayar TA 2013 sebesar Rp 7,2 Triliun (sudah dibayarkan 3,5 Triliun per Februari 2015).
Tak hanya anggaran, Rofi juga meminta Kementerian Pertanian untuk mengawasi penyalahgunaan pupuk. Menurutnya, sampai sekarang masih terjadi praktik penimbunan pupuk bersubsidi di sebuah gudang yang mengakibatkan kerugian pada petani.
“Kondisi ini seharusnya sudah diketahui dan diinventarisis secara sistematis oleh pemerintah, mengingat subsidi pupuk yang dialokasikan untuk tahun ini sangat besar. Selain itu, musim tanam akan menjelang, jika tidak dikelola dengan baik akan menghambat target pemerintah untuk melakukan swasembada beras di tahun 2016 dan harga yang melambung karena dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.” tegasnya.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Pertanian diminta serius menghadapi masalah subsidi pupuk yang sampai sekarang dianggap masih bermasalah. Hal ini disampaikan salah seorang anggota Komisi IV DPR, Rofi Munawar.
“Swasembada beras yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2016 terancam gagal, jika pemerintah tidak segera menuntaskan persoalan pupuk yang selama ini masih terjadi,” kata Rofi Munawar dalam keterangan persnya yang diterima metrotvnews.com (22/4/2015).
Untuk menanggulangi masalah subsidi pupuk ini, kata Rofi, DPR sudah meminta Kementerian Pertanian untuk menaikkan anggaran pupuk. Hal ini dilakukan guna melindungi kebutuhan petani akan tersedianya pupuk.
“Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Prasarana dan sarana pertanian kementerian pertanian untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani sesuai dengan UU nomer 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dengan cara menaikan kuantum pupuk pada APBN tahun 2016," ungkap Rofi.
Hal ini menjadi kenyataan, anggaran subsidi pupuk tahun 2015 dalam APBN 2015 mencapai Rp28,5 triliun yang sebelumnya hanya sebesar Rp21 triliun.
Adapun anggaran subsidi pupuk yang diusulkan pada APBN-P tahun 2015 Rp39 triliun terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp28,2 Triliun, pelunasan kurang bayar TA 2012 sebesar Rp3,6 Triliun (sudah dibayarkan per Februari 2015) dan Pelunasan kurang bayar TA 2013 sebesar Rp 7,2 Triliun (sudah dibayarkan 3,5 Triliun per Februari 2015).
Tak hanya anggaran, Rofi juga meminta Kementerian Pertanian untuk mengawasi penyalahgunaan pupuk. Menurutnya, sampai sekarang masih terjadi praktik penimbunan pupuk bersubsidi di sebuah gudang yang mengakibatkan kerugian pada petani.
“Kondisi ini seharusnya sudah diketahui dan diinventarisis secara sistematis oleh pemerintah, mengingat subsidi pupuk yang dialokasikan untuk tahun ini sangat besar. Selain itu, musim tanam akan menjelang, jika tidak dikelola dengan baik akan menghambat target pemerintah untuk melakukan swasembada beras di tahun 2016 dan harga yang melambung karena dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
