Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal mengambil momentum pergantian pimpinan DPR dengan mencopot posisi Fahri Hamzah sebagai wakil ketua. Proses tersebut dilakukan bersamaan dengan revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
"Nah, sekarang mulai ada pembahasan (RUU MD3), arahnya ke penambahan pimpinan DPR, ya kita ikuti," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman saat ditemui di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Januari 2018.
Baca: Fahri Menilai PKS Membangkang pada Hukum
Sohibul menilai PKS secara organisasi kepartaian berhak merombak pimpinan DPR. Ia pun optimistis bisa mendepak Fahri yang tetap menolak untuk diberhentikan karena menang gugatan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.
"Sebetulnya kan saya katakan, proses hukum ini hanya berkaitan dengan status keanggotaan Fahri di DPR, tidak dengan status pimpinan. Kalau status pimpinan itu lain lagi UU-nya, jadi (perombakan pimpinan DPR) itu hak fraksi," bebernya.
Sohibul menyambut baik kesepakatan yang dicapai seluruh fraksi di DPR ihwal penambahan jumlah pimpinan dalam RUU MD3. Ia menganggap wajar bila penambahan posisi tersebut diserahkan untuk Fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 2014.
"Sudah dari kemarin penambahan pimpinan DPR itu hampir sepakat, menjadi terganjal ketika membahas tentang pimpinan MPR, karena PDIP kan tetap ingin juga di MPR, Gerindra juga ingin," ungkapnya.
Pembahasan kursi di pimpinan MPR masih alot hingga kini. Sohibul memahami, menjadi tidak rasional bila setiap fraksi menempati posisi terebut.
"Nah, sekarang dengan adanya momentum pergantian Pak Setya Novanto, semua gerak lagi. Saya kira, kita ikuti saja," ujarnya.
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal mengambil momentum pergantian pimpinan DPR dengan mencopot posisi Fahri Hamzah sebagai wakil ketua. Proses tersebut dilakukan bersamaan dengan revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
"Nah, sekarang mulai ada pembahasan (RUU MD3), arahnya ke penambahan pimpinan DPR, ya kita ikuti," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman saat ditemui di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Januari 2018.
Baca: Fahri Menilai PKS Membangkang pada Hukum
Sohibul menilai PKS secara organisasi kepartaian berhak merombak pimpinan DPR. Ia pun optimistis bisa mendepak Fahri yang tetap menolak untuk diberhentikan karena menang gugatan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.
"Sebetulnya kan saya katakan, proses hukum ini hanya berkaitan dengan status keanggotaan Fahri di DPR, tidak dengan status pimpinan. Kalau status pimpinan itu lain lagi UU-nya, jadi (perombakan pimpinan DPR) itu hak fraksi," bebernya.
Sohibul menyambut baik kesepakatan yang dicapai seluruh fraksi di DPR ihwal penambahan jumlah pimpinan dalam RUU MD3. Ia menganggap wajar bila penambahan posisi tersebut diserahkan untuk Fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 2014.
"Sudah dari kemarin penambahan pimpinan DPR itu hampir sepakat, menjadi terganjal ketika membahas tentang pimpinan MPR, karena PDIP kan tetap ingin juga di MPR, Gerindra juga ingin," ungkapnya.
Pembahasan kursi di pimpinan MPR masih alot hingga kini. Sohibul memahami, menjadi tidak rasional bila setiap fraksi menempati posisi terebut.
"Nah, sekarang dengan adanya momentum pergantian Pak Setya Novanto, semua gerak lagi. Saya kira, kita ikuti saja," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
