Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Terutama dalam penggunaan digitalisasi.
"Manfaatkan modernitas teknologi digital untuk mendukung penegakan hukum yang tegas, adil, dan humanis sebagai bagian dari pelayanan publik," ujar Ma'ruf dalam acara Penyampain Hasil Evaluasi Penghargaan pelayanan Publik di Lingkungan Polres, Polresta, Polrestabes, dan Polres Metro 2021 secara virtual, dikutip Jumat, 11 Maret 2022.
Ma'ruf juga meminta Polri mengembangkan dan mengevaluasi kualitas layanan digital, seperti SKCK online, SIM Nasional Presisi (Sinar), Samsat Digital Nasional (Signal), dan lain sebagainya. Masyarakat, lanjut dia, berhak mendapatkan kemudahan akses layanan melalui telepon genggam atau perangkat lainnya.
"Kelak digitalisasi pelayanan publik Polri diharapkan dapat terintegrasi dengan pelayanan publik instansi pemerintah lainnya dalam satu aplikasi pelayanan publik nasional," jelasnya.
Baca: Ma'ruf Sebut Perguruan Tinggi Berperan Strategis Bangun Talenta Unggul Nasional
Selain itu, Korps Bhayangkara diminta dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberian layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah wujud layanan publik yang terintegrasi pada satu tempat, sehingga akses layanan masyarakat dapat lebih mudah.
"Jajaran Polri dituntut semakin adaptif, lincah, transparan dan profesional, sehingga Polri dapat menjadi andalan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," harapnya.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin mendorong Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Terutama dalam penggunaan digitalisasi.
"Manfaatkan modernitas
teknologi digital untuk mendukung penegakan hukum yang tegas, adil, dan humanis sebagai bagian dari pelayanan publik," ujar Ma'ruf dalam acara Penyampain Hasil Evaluasi Penghargaan pelayanan Publik di Lingkungan Polres, Polresta, Polrestabes, dan Polres Metro 2021 secara virtual, dikutip Jumat, 11 Maret 2022.
Ma'ruf juga meminta Polri mengembangkan dan mengevaluasi kualitas layanan digital, seperti SKCK online, SIM Nasional Presisi (Sinar), Samsat Digital Nasional (Signal), dan lain sebagainya. Masyarakat, lanjut dia, berhak mendapatkan kemudahan akses layanan melalui telepon genggam atau perangkat lainnya.
"Kelak digitalisasi pelayanan publik Polri diharapkan dapat terintegrasi dengan pelayanan publik instansi pemerintah lainnya dalam satu aplikasi pelayanan publik nasional," jelasnya.
Baca:
Ma'ruf Sebut Perguruan Tinggi Berperan Strategis Bangun Talenta Unggul Nasional
Selain itu, Korps Bhayangkara diminta dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberian layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah wujud layanan publik yang terintegrasi pada satu tempat, sehingga akses layanan masyarakat dapat lebih mudah.
"Jajaran Polri dituntut semakin adaptif, lincah, transparan dan profesional, sehingga Polri dapat menjadi andalan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
