Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Medcom.id/Anggi Tondi Martaon

Bamsoet: Belum Ada Pembahasan Penguatan DPD dalam Amendemen UUD 1945

Anggi Tondi Martaon • 10 Desember 2021 07:28
Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan tidak ada wacana penguatan DPD pada amendemen UUD 1945. Rencana revisi konstitusi negara terbatas pada penambahan ayat di Pasal 3 dan 23 untuk mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
 
"Kesepakatan sementara di Badan Kajian, ada DPD juga ikut dalam Badan Kajian, dan hanya menambah dua ayat," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021.
 
Dia menegaskan amendemen UUD 1945 tak menyinggung permasalahan lain. Selain penguatan DPD, perubahan konstitusi negara yang dilakukan MPR tidak mengubah ketentuan masa jabatan presiden dan penambahan kekuasaan MPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi enggak ada pembahasan lain," tegas dia.
 
Bamsoet menyampaikan Badan Pengkajian MPR masih mengkaji wacana amendemen UUD 1945. Diharapkan, hasil kajian dapat selesai pada April 2022.
 
Pengkajian yang dilakukan terkait mekanisme mengakomodasi PPHN. Ada dua opsi yang berkembang, yakni melalui ketetapan (TAP) MPR dan undang-undang (UU).
 
"Sehingga bisa kita sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan apakah nanti bentuknya PPHN itu, cukup dengan UU atau melalui tap MPR," ujar dia.
 
Baca: Misi DPD Amendemen UUD 1945
 
Sebelumnya, DPD mendukung amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yakni, memperkuat posisi lembaga perwakilan daerah tingkat pusat tersebut dalam tugas dan fungsinya.
 
"Peran dan posisi DPD RI perlu diperkuat," kata Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 4 Desember 2021.
 
Eks Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu menyampaikan amendemen UUD 1945 pernah dilakukan pada 1999 hingga 2002. Tujuannya agar Indonesia lebih demokratis, sekaligus mengoreksi kelemahan beberapa ketentuan di dasar konstitusi Indonesia tersebut.
 
"Yang terjadi kemudian, sistem tata negara Indonesia berubah total," ungkap La Nyalla.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif