Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan seluruh kepala desa di Indonesia harus memahami sistem birokrasi dan manajemen keuangan negara. Para pemimpin desa tidak hanya bertugas memimpin masyarakat, tetapi mengawal dan mendukung jalannya kehidupan di wilayah masing-masing.
"Peran kepala desa tidak hanya sebagai pemimpin komunitas, tapi juga birokrat yang harus paham birokrasi pemerintahan dan kauangan negara," ujar Tito dalam Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
Baca: Presiden Instruksikan Mendagri Sederhanakan Mekanisme SPJ Dana Desa
Ccontohnya, kata Tito, pada masa penanganan pandemi covid-19, kepala desa harus bisa mengatur apa saja kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan mampu mengoordinasikan ketua RT dan RW setempat. Mereka juga harus memahami apa yang menjadi prioritas, sehingga penanganan bisa berjalan dengan baik.
"Jadi peran kepala desa tidak kecil. Dalam pelaksanaan PPKM mikro semua itu sangat diperlukan," tuturnya.
Kementerian Dalam Negeri telah memberikan berbagai pelatihan terkait manajemen desa, pengelolaan keuangan dan kepemimpinan secara umum. Hal ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kepala daerah.
"Sejak 2015 Kemendagri sudah memberi pelatihan bagi 158 ribu aparatur desa. Itu penting untuk membangun kuakitas SDM desa," ujar dia.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan seluruh kepala desa di Indonesia harus memahami sistem
birokrasi dan manajemen keuangan negara. Para pemimpin desa tidak hanya bertugas memimpin masyarakat, tetapi mengawal dan mendukung jalannya kehidupan di wilayah masing-masing.
"Peran kepala desa tidak hanya sebagai pemimpin komunitas, tapi juga birokrat yang harus paham birokrasi pemerintahan dan kauangan negara," ujar Tito dalam Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
Baca:
Presiden Instruksikan Mendagri Sederhanakan Mekanisme SPJ Dana Desa
Ccontohnya, kata Tito, pada masa penanganan
pandemi covid-19, kepala desa harus bisa mengatur apa saja kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan mampu mengoordinasikan ketua RT dan RW setempat. Mereka juga harus memahami apa yang menjadi prioritas, sehingga penanganan bisa berjalan dengan baik.
"Jadi peran kepala desa tidak kecil. Dalam pelaksanaan PPKM mikro semua itu sangat diperlukan," tuturnya.
Kementerian Dalam Negeri telah memberikan berbagai pelatihan terkait manajemen desa, pengelolaan keuangan dan kepemimpinan secara umum. Hal ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kepala daerah.
"Sejak 2015 Kemendagri sudah memberi pelatihan bagi 158 ribu aparatur desa. Itu penting untuk membangun kuakitas SDM desa," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)