Jakarta: Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pemerintah secara tidak langsung terseret polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut). Pasalnya, ada perwakilan Istana dalam perebutan kekuasaan di partai lambang bintang mercy itu.
"Simbol negara ada di situ (KLB)," kata kuasa hukum DPP Demokrat kubu AHY, Bambang Widjojanto (BW), di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021.
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebutkan simbol negara yang dimaksud, yaitu keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu bahkan terpilih menjadi ketua umum (ketum) dalam KLB Demokrat.
Baca: Partai Lain Rawan Senasib dengan Demokrat Jika Hasil KLB Diterima
"Representasi Pak Moeldoko yang posisinya sangat strategis sebagai KSP," ungkap dia.
Dia meminta pemerintah bijak menyikapi hasil KLB. Pengajuan pengesahan kepengurusan hasil KLB perlu ditolak karena bertentangan dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia.
"Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, maka itu mengancam, bukan hanya partai tapi juga seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini," ujar dia.
Sejumlah pendiri dan mantan kader Demokrat menyelenggarakan KLB di Sibolangit Jumat, 5 Maret 2021. KLB yang berlangsung dalam hitungan jam itu menetapkan Moeldoko sebagai ketum Demokrat 2021-2025 menggantikan AHY. Moeldoko memimpin Demokrat didampingi Jhoni Allen Marbun sebagai sekretaris jenderal (sekjen).
Jakarta:
Partai Demokrat kubu Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) menilai pemerintah secara tidak langsung terseret polemik Kongres Luar Biasa (
KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut). Pasalnya, ada perwakilan Istana dalam perebutan kekuasaan di partai lambang bintang mercy itu.
"Simbol negara ada di situ (KLB)," kata kuasa hukum DPP Demokrat kubu AHY, Bambang Widjojanto (BW), di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021.
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebutkan simbol negara yang dimaksud, yaitu keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu bahkan terpilih menjadi ketua umum (ketum) dalam KLB Demokrat.
Baca:
Partai Lain Rawan Senasib dengan Demokrat Jika Hasil KLB Diterima
"Representasi Pak Moeldoko yang posisinya sangat strategis sebagai KSP," ungkap dia.
Dia meminta pemerintah bijak menyikapi hasil KLB. Pengajuan pengesahan kepengurusan hasil KLB perlu ditolak karena bertentangan dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia.
"Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, maka itu mengancam, bukan hanya partai tapi juga seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini," ujar dia.
Sejumlah pendiri dan mantan kader Demokrat menyelenggarakan KLB di Sibolangit Jumat, 5 Maret 2021. KLB yang berlangsung dalam hitungan jam itu menetapkan Moeldoko sebagai ketum Demokrat 2021-2025 menggantikan AHY. Moeldoko memimpin Demokrat didampingi Jhoni Allen Marbun sebagai sekretaris jenderal (sekjen).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
